Pakai Mobil Listrik, NTB Dukung Transisi Energi dan Tekan Emisi Karbon

Ringkasan Berita:

• Penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas merupakan bentuk konkret dukungan terhadap transisi energi dan pengurangan emisi karbon.
• Fasilitas SPKLU akan terus ditambah seiring penggunaan mobil listrik.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Sumber Daya Manusia (SDM) tetap berkomitmen mendorong penggantian kendaraan dinas operasional berbahan bakar minyak (BBM) dengan kendaraan listrik. 

Langkah strategis ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung program pemerintah pusat terkait transisi energi dan pengurangan emisi karbon.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB, Niken Arumdati, dalam rilisnya menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan persiapan untuk merealisasikan program tersebut.

“Berdasarkan hasil kajian, salah satu sektor penyumbang emisi gas rumah kaca paling besar adalah sektor transportasi. Oleh karena itu, untuk memitigasinya, kita harus beralih ke kendaraan listrik,” ujar Niken.

Inisiatif ini, menurutnya, sejalan dengan visi NTB sebagai provinsi yang ramah lingkungan dan target NTB untuk mencapai bebas emisi karbon pada tahun 2050. 

Selain dampak positif bagi lingkungan, penggunaan kendaraan listrik juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap subsidi energi dan menekan biaya operasional kendaraan dinas dalam jangka panjang.

Baca juga: Mobil Listrik Terobosan Rasional Demi Masa Depan NTB

SPKLU akan Ditambah

lihat foto

Untuk mendukung kelancaran program ini, Niken menekankan perlunya penambahan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). 

Saat ini, SPKLU di NTB baru tersedia di lingkungan Dinas ESDM dan Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

“Ke depan, tentu perlu ada penambahan SPKLU untuk memudahkan pengisian ulang kendaraan listrik,” tambahnya.

Niken juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait lainnya, sesuai arahan pemerintah pusat, untuk menyelaraskan langkah-langkah implementasi. 

Program penggantian kendaraan listrik ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang akan diterapkan secara serentak di seluruh provinsi di Indonesia.

Sebagai langkah awal transisi energi, NTB tidak sepenuhnya baru. Niken menginformasikan bahwa pada tahun 2024, Provinsi NTB pernah menyelenggarakan pelatihan konversi sepeda motor BBM ke motor listrik di SMK Negeri 3 Mataram.

Sementara itu, di lingkungan Dinas ESDM Provinsi NTB sendiri, transisi telah dimulai. 

Untuk kebutuhan dinas, ESDM NTB telah memiliki satu unit kendaraan listrik yang digunakan untuk operasional. Bahkan, sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di dinasnya telah menggunakan kendaraan motor listrik pribadi.

“Kami berharap langkah-langkah awal ini dapat menjadi contoh dan motivasi bagi masyarakat luas untuk mulai beralih ke teknologi kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan efisien,” pungkas Niken.

Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah, transisi energi di sektor transportasi NTB diharapkan dapat berjalan lancar, berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, dan mewujudkan NTB yang hijau dan berkelanjutan.