APBD NTB 2026 Disahkan, PAD Ditargetkan Rp3 Triliun

Ringkasan Berita:

• DPRD NTB menetapkan APBD 2026 dengan target pendapatan Rp5,64 triliun dan belanja Rp5,75 triliun sehingga terjadi defisit Rp111,2 miliar.

 

• Gubernur Iqbal menegaskan APBD 2026 berfokus pada pelayanan dasar, ekonomi, kemiskinan, lapangan kerja, dan ketahanan lingkungan.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menetapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2026.

Tahun 2026 pendapatan daerah di NTB ditargetkan sebesar Rp5,64 triliun, sementara untuk belanja ditargetkan sebesar 5,75 triliun atau mengalami defisit sebesar Rp111,2 miliar. 

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB yang digelar di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur NTB, Jumat (28/11). 

Rapat turut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, Penjabat Sekda NTB Lalu Moh. Faozal, serta seluruh jajaran anggota dewan.

Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa dinamika selama proses pembahasan APBD bukanlah hambatan, melainkan energi tambahan untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah ke depan. 

Ia menegaskan bahwa APBD 2026 tidak hanya berisi angka-angka anggaran, tetapi merupakan komitmen moral dan politik bersama untuk menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini memaparkan bahwa APBD 2026 menempatkan sejumlah sektor vital sebagai prioritas utama, mulai dari penguatan pelayanan dasar, peningkatan daya saing ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan ketahanan lingkungan.

Meski mengakui bahwa tahun 2026 penuh tantangan, Gubernur tetap optimistis. Dengan perencanaan matang dan kolaborasi kuat lintas sektor, tantangan tersebut diyakini dapat diubah menjadi peluang yang membawa NTB melompat lebih jauh.

“Tantangan itu dapat kita ubah menjadi peluang untuk melompat lebih jauh, mengejar perwujudan NTB yang Makmur Mendunia,” tegasnya.

Baca juga: Target PAD 2026 Kota Mataram Disesuaikan, Pajak-Pelayanan Kesehatan Digenjot

Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk menjalankan APBD 2026 secara disiplin, transparan, dan akuntabel. 

Ia memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta akan melakukan evaluasi berkala agar seluruh program pembangunan tetap berada pada jalur yang telah disepakati.

Sementara itu Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda menyampaikan rincian APBD tahun 2026, pendapatan sebesar Rp5,64 triliun. Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3 triliun lebih, pajak daerah Rp1,85 triliun, retribusi daerah Rp1 triliun lebih. 

Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp96,2 miliar, lain-lain PAD yang sah Rp65,19 miliar, pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,48 triliun.

Pendapatan transfer antar daerah Rp1,8 miliar, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp114 miliar, pendapatan hibah Rp2,29 miliar dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp109,9 miliar.

Sementara, belanja daerah pada APBD NTB 2026 direncanakan sebesar Rp5,75 triliun. Terdiri dari penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp234 miliar dan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp234 miliar.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp122,7 miliar. Kemudian pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Rp122,7 miliar. Jumlah pembiayaan netto Rp111,2 miliar.

(*)