Isi Materi Retreat Kepala OPD Pemprov NTB: Manajemen Risiko hingga Pengawasan Pembangunan

Ringkasan Berita:

• Retreat kepala OPD Pemprov NTB digelar pada 28-30 November 2025, di Korem 162 Wira Bhakti di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram
• Kepala OPD akan mengikuti berbagai materi retreat dari Danrem, Kapolda, hingga Kejati

TRIBUNLOMBOK.COM - Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov NTB akan mengikuti retreat. 

Menurut jadwal, retreat kepala OPD Pemprov NTB digelar pada 28-30 November 2025, di Korem 162 Wira Bhakti di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram. 

Retreat digelar dengan anggaran Rp260 juta. 

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, pada kepala OPD akan mengikuti berbagai materi. 

BPSDM mengundang Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) menyampaikan materi terkait regulasi untuk menekan potensi penyalahgunaan wewenang pejabat.

"Itu kenapa manajemen risiko BPKP yang menyampaikan, kemarin juga sudah kami lakukan dialog dengan tema Birokrasi Di Tengah Hukum, kemi mengedukasi supaya teman-teman ASN tidak takut," kata Nelly, Kamis (27/11/2025). 

Baca juga: Puluhan Kepala OPD Pemprov NTB Bakal Di-retreat, Materi Diisi Polda hingga KPK

Kapolda NTB diberi mandat memberi materi tentang kondusivitas wilayah. 

Danrem 162/WB diberi memberikan materi ideologi Pancasila.

Kejati NTB memberi materi pengawasan pembangunan. 

Wagub NTB memberikan pemahaman mengenai pengarusutamaan gender. 

Belajar dari Retreat Presiden Prabowo

Kegiatan ini diadopsi dari cara Presiden Prabowo Subianto me-retreat kepala daerah dan menteri.

"Karena pengaruh saat kepala daerah bagus, kemarin Sekda dan Kepala Bappeda juga sudah di retreat di Jatinangor, giliran Kepala OPD sebagai pelaksana teknis," ujarnya. 

Nelly mengatakan dalam lima tahun ke depan ada banyak program prioritas Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).

Retreat kepala OPD memiliki peran strategis untuk menyamakan persepsi pembangunan di masa kepemimpinan Iqbal-Dinda.

Nelly memberi contoh program pengembangan pariwisata juga diampu OPD lain.

"Pariwisata tidak hanya dipahami oleh ASN Dinas Pariwisata, tapi ASN kelautan harus paham juga, bahwa laut bisa menjadi obyek wisata, kampung nelayan bisa menjadi obyek wisata," kata Nelly. 

(*)