Kepala OPD Pemprov NTB Digembleng untuk Samakan Persepsi Pembangunan

Ringkasan Berita:

• Retreat kepala OPD Pemprov NTB akan berlangsung selama tiga hari mulai 28-30 November 2025.
• Peserta retreat akan mendapatkan materi manajemen risiko, kondusivitas wilayah, hingga ideologi Pancasila.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akan di-retreat dalam rangka menyamakan persepsi untuk pembangunan lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri. 

Retreat kepala OPD Pemprov NTB akan berlangsung selama tiga hari mulai 28-30 November 2025, di Korem 162/Wira Bhakti di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram. 

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, retreat wajib diikuti oleh seluruh Kepala OPD. 

"Ini wajib diikuti, sampai saat ini belum ada yang mengkonfirmasi tidak bisa ikut, nanti kita akan lihat kalau ada yang berhalangan apa alasannya," kata Nelly, Kamis (27/11/2025). 

Kegiatan ini diadopsi dari cara Presiden Prabowo Subianto saat retret para kepala daerah dan menteri.

"Karena pengaruh saat kepala daerah bagus, kemarin Sekda dan Kepala Bappeda juga sudah di retreat di Jatinangor, giliran Kepala OPD sebagai pelaksana teknis," kata mantan Penjabat Bupati Dompu ini. 

Baca juga: Puluhan Kepala OPD Pemprov NTB Bakal Di-retreat, Materi Diisi Polda hingga KPK

Diberi Beragam Materi

Nelly mengatakan program prioritas Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) perlu disukseskan bersama dengan persepsi yang sama.

Misalnya, kata Nelly, terkait dengan program pengembangan pariwisata yang tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata, tetapi juga menjadi tanggung jawab dinas lain seperti kelautan. 

"Pariwisata tidak hanya dipahami oleh ASN Dinas Pariwisata, tapi ASN kelautan harus paham juga, bahwa laut bisa menjadi obyek wisata, kampung nelayan bisa menjadi obyek wisata," kata Nelly. 

Kegiatan ini juga dalam rangka menekan penyalahgunaan kewenangan para pejabat daerah agar terhindar dari kasus tindak pidana. 

Untuk mencapai tujuan ini, BPSDM mengundang Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP), untuk menyampaikan materi terkait manajemen risiko sehingga seluruh regulasi dipahami pejabat teknis tersebut. 

"Itu kenapa manajemen risiko BPKP yang menyampaikan, kemarin juga sudah kami lakukan dialog dengan tema Birokrasi Di Tengah Hukum, kemi mengedukasi supaya teman-teman ASN tidak takut," kata Nelly. 

Selain BPKP, beberapa materi yang akan disampaikan dalam retreat besok diantaranya kondusivitas wilayah dalam rangka mendukung pembangunan yang disampaikan Kapolda. 

Kemudian ideologi pancasila oleh Danrem, pendampingan dan pengawasan pembangunan oleh Kejati serta pengarusutamaan gender oleh Wagub Dinda. 

Nelly mengungkapkan retreat ini menelan anggaran Rp260 juta selama tiga hari tersebut. 

(*)