Batal di Tenda, Anggota DPRD NTB Ngantor di Kantor Gubernur

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) menggunakan kantor gubernur sebagai tempat bekerja pascainsiden pembakaran Gedung DPRD NTB di Kota Mataram, Sabtu (30/9/2025). 

Awalnya, legislator menurut rencana akan menggunakan tenda sebagai kantor dan hanya menggunakan Kantor Gubernur saat rapat paripurna saja.

Namun belakangan, ternyata ada beberapa ruangan di gedung yang berdiri di Jalan Pejanggik, Kota Mataram itu yang bisa digunakan. 

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, penggunaan kantor gubernur ini solusi yang paling cepat di tengah banyaknya agenda DPRD yang harus diselesaikan. 

"Ini yang bisa kita sisihkan, solusi yang murah meriah, ini kan fasilitas sudah ada. Dulu katanya ini ruang rapat paripurna DPRD juga jadi kayak kembali ke khittah," kata Iqbal, Rabu (3/9/2025). 

Baca juga: KUA PPAS APBD Perubahan 2025 Pemprov NTB Diproyeksikan Naik 2,01 Persen

Untuk ruang sidang paripurna, kata Iqbal, bisa menggunakan Ruang Rapat Tambora yang berada di lantai dua. 

Sementara untuk ruang rapat skala kecil bisa menggunakan Gedung Sangkareang yang berada di sisi timur. 

Penggunaan kantor gubernur sebagai kantor DPRD ini dinilai akan memudahkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif. 

Saat ini agenda yang mendesak yakni pembahasa APBD perubahan tahun 2025 yang waktunya terbatas karena mundurnya pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

"Ini lebih bagus mendekatkan eksekutif dan legislatif, lebih banyak komunikasi terutama waktu yang sangat sempit karena mundurnya RPJMD kemarin," kata Iqbal. 

Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu menegaskan belum memulai pembahasan tentang pembangunan atau renovasi gedung DPRD NTB. 

Dia menegaskan bahwa saat ini tengah dalam fase pemulihan.
 
"Kita fokus membersihkan gedung yang terbakar kemarin terbakar, mana yang bisa kita pakai kita lapisi agar tidak menimbulkan trauma publik," kata Iqbal. 

Hasil rapat dengan pemerintah pusat bahwa pembangunan gedung dewan ini menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 

"Kemarin ada arahan dari pusat, APBN yang akan membiayai kemarin," kata Iqbal.

Mantan Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) itu mengatakan, kerugian akibat insiden pembakaran gedung ini masih dihitung Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) termasuk fasilitas dan barang.

(*)