Gubernur NTB Minta Kades Tertib Kelola Dana Desa Berdaya Tematik

Ringkasan Berita:

• Setiap Desa Berdaya Tematik akan mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp300 juta.
• Anggaran yang besar diharapkan bisa dilaksanakan dengan tertib administrasi, hal ini untuk mengantisipasi adanya masalah di kemudian hari.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengumpulkan 257 lurah dan kepala desa se- Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka rapat koordinasi program desa berdaya tematik yang dicanangkannya.

Iqbal dalam arahannya menjelaskan bahwa nantinya setiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp300 juta, anggaran ini diberikan kepada desa yang mendapatkan program Desa Berdaya Tematik.

Terkait dengan tema yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi NTB sudah membuat menu-menu yang bisa dipilih, seperti pariwisata, lingkungan hidup dan ketahanan pangan yang bisa dipilih sesuai dengan potensi masing-masing desa.

"Anggaran yang diberikan tersebut bukan dalam bentuk program, melainkan dana yang dikelola langsung oleh desa sesuai dengan program yang mau dijalankan berdasarkan hasil musyawarah desa," kata Iqbal, Senin (25/6/2026).

Anggaran yang besar ini pun diharapkan bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, di tengah pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada desa. 

Baca juga: Percepat Desa Berdaya 2026, Pemprov NTB Fokus Intervensi 6.218 KK Miskin Ekstrem

Dia meminta agar desa-desa membuat perencanaan sebaik mungkin dalam merealisasikan program ini agar nantinya bisa benar-benar berdampak.

"Itu sebabnya kita melakukan rakor ini supaya pemilihan programnya bisa tepat, artinya pemilihan program itu akan berdampak untuk pembangunan sosial, ekonomi di desa tersebut," kata Iqbal.

Anggaran yang besar ini juga diharapkan bisa dilaksanakan dengan tertib administrasi, hal ini untuk mengantisipasi adanya masalah di kemudian hari.

"Pengelolaan anggaranya harus sebaik mungkin, tertib administrasi hingga tidak menjadi masalah di kemudian hari, tapi saya yakin kepala desa dapat mengelola keuangan itu dengan baik," kata Iqbal.

Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini meminta semua pihak mengawasi pelaksanaan program ini, baik itu pemerintah kabupaten, kecamatan dan termasuk para pendamping desa yang sudah direkrut.

(*)