Pemprov NTB Genjot Penurunan Stunting, Fokus Intervensi Kasus dan Perbaikan Data

Ringkasan Berita:

• Pemprov NTB mempercepat penurunan stunting dengan fokus pada validasi data dan intervensi langsung terhadap kasus, mulai pertengahan Mei 2026.
• Penanganan dilakukan melalui intervensi spesifik (kesehatan ibu dan anak) dan sensitif (air bersih, sanitasi, edukasi, ekonomi), dengan prioritas wilayah angka stunting tinggi seperti Lombok Timur dan Lombok Utara.

TRIBUNLOMBOK.COM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat langkah penurunan angka stunting dengan menekankan validasi data dan intervensi terarah pada kasus yang sudah teridentifikasi.

Upaya ini ditargetkan berjalan serentak mulai pertengahan Mei 2026.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan, langkah awal yang dilakukan adalah memastikan akurasi data sebagai dasar intervensi.

Validasi data dilakukan setelah pendataan posyandu April, sebelum kemudian seluruh perangkat bergerak menangani kasus di lapangan.

“Kita validasi dulu datanya di awal Mei. Setelah itu baru kita serentak bergerak, terutama untuk anak-anak yang sudah stunting. Kita fokus dulu ke yang kasus,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Pencegahan, Percepatan, Penurunan Stunting (TP3S) Provinsi NTB, Kamis (30/4/2026), bertempat di Ruang Rapat Bappeda.

Ia menegaskan, penanganan stunting tidak lagi terbatas pada desa tertentu, melainkan menjadi gerakan menyeluruh di seluruh wilayah NTB. Namun, daerah dengan angka tertinggi seperti Lombok Timur dan Lombok Utara akan menjadi prioritas utama.

“Kita tidak bicara 40 desa saja. Ini seluruh NTB harus bergerak, tapi tentu fokus pada wilayah dengan angka tertinggi,” katanya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan NTB, prevalensi stunting triwulan I 2026 berada di angka 12,88 persen.

Lombok Timur mencatat angka tertinggi sebesar 20,72 persen, disusul Lombok Utara 12,87 persen dan Kabupaten Bima 11,57 persen.

Kepala Bidang Pelayanan Primer, Komunitas, dan Lanjutan Dinas Kesehatan NTB, H. Badaruddin, menjelaskan bahwa penanganan stunting dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intervensi spesifik di sektor kesehatan dan intervensi sensitif lintas sektor.

“Intervensi spesifik itu menyasar seribu hari pertama kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga balita. Di situ kontribusinya sekitar 30 persen,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah konkret meliputi pemberian imunisasi, pemantauan kehamilan, konsumsi tablet tambah darah, hingga pemenuhan gizi bayi melalui ASI eksklusif dan makanan pendamping.

Sementara itu, intervensi sensitif yang berkontribusi hingga 70 persen melibatkan berbagai sektor, seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi pencegahan pernikahan dini, hingga penguatan ekonomi keluarga.

Badaruddin menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan penanganan kasus yang sudah terjadi.

“Kalau sudah terjadi, penanganannya lebih sulit. Karena itu pencegahan di hulu menjadi kunci, mulai dari remaja putri, ibu hamil, sampai balita,” tegasnya.

Meski demikian, bagi anak yang sudah mengalami stunting, intervensi tetap dilakukan melalui pemenuhan asupan gizi, khususnya protein hewani, serta penanganan penyakit penyerta jika ada.

Sebelumnya, Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Sinta M. Iqbal, berpesan agar program intervensi stunting ini dalam pelaksanaannya sukses. Ia mengajak semua elemen untuk bekerja sama, termasuk melibatkan pengurus PKK di kabupaten/kota serta kader posyandu yang tersebar.

“Stunting ini urusan kita semua. Jadi saya harap kita juga kerja bareng-bareng,” pesannya.

Baca juga: Gubernur Iqbal dan Ketua TP PKK Tinjau Penanganan Stunting di Mataram

Upaya lintas sektor dan pendekatan berbasis data ini juga dilaksanakan bukan hanya dalam rangka penurunan stunting, namun sebagai persiapan survei gizi tahun 2026.