Sabtu, 9 Mei 2026
NTB Makmur Mendunia
NTB Makmur Mendunia

Bayar Gabah Petani Pakai Nontunai? Begini Penjelasan Mentan dan Dirut Bulog

Perubahan skema pembayaran gabah petani dengan transaksi nontunai perlu dikaji agar tidak menimbulkan kerugian

Tayang:
TRIBUNLOMBOK.COM
GABAH PETANI - Seorang petani sedang merapikan jemuran gabah di Dusun Orong Nunung, Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Perubahan skema pembayaran gabah petani dengan transaksi nontunai perlu dikaji agar tidak menimbulkan kerugian. 

TRIBUNLOMBOK.COM - Pembayaran gabah petani direncanakan akan menggunakan nontunai atau transfer rekening selain bayar langsung di sawah.

Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Ahmad Rizal Ramdani menyebut skema pembelian Gabah Kering Panen (GKP) oleh Bulog dilakukan secara langsung di sawah milik petani.

Pada 2026, Bulog menargetkan pembayaran gabah dilakukan secara non-tunai atau digital.

"Kami sedang kembangkan Bulog itu pembayarannya tidak menggunakan uang tunai, tapi kami menggunakan uang digital. Teman-teman petani harapannya sudah punya nomor rekening," ujar Rizal, Jumat (2/1/2025) dikutip dari Tribunnews.

Sistem pembayaran digital menurut Rizal, memberikan keamanan karena petani tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar setelah gabahnya ditebus Bulog.

Selain itu, pembayaran digital mendorong petani untuk menabung. 

Baca juga: Stok Beras Indonesia Awal 2026 Lebih Banyak Dibanding 2025, Produksi Petani Tanpa Impor

Di sisi lain bagi Bulog,  pencatatan transaksi menjadi lebih cepat dan mudah karena data langsung tercatat hingga ke kantor pusat.

Rizal menyebut jumlah nominal yang diserap pada hari tersebut, bahkan per detik, bisa langsung terlihat di kantor pusat Bulog

Tak hanya itu, sistem digital dinilai mampu meminimalisasi potensi korupsi di lapangan. 

"Ini supaya tidak nakal, kami buat nanti pembayarannya digital, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang untuk berbuat yang aneh-aneh di lapangan," ucap Rizal.

Mentan Bilang Hati-hati

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mewanti-wanti rencana skema pembayaran gabah petani dari tunai menjadi digital.

Kementan juga sedang menyiapkan digitalisasi namun dengan kehati-hatian. 

Apabila infrastruktur pendukung digitalisasi belum siap maka dapat menimbulkan kerugian.

Dia mencontohkan program Kartu Tani yang digunakan untuk menebus pupuk subsidi.

"Jadi, infrastruktur tidak siap, kita rugi kurang lebih Rp 50 sampai 100 triliun," kata Amran, di Depok, Senin (5/1/2025). 

Sumber: Tribunnews
Halaman 1/3
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved