NTB Perangi Miskin Ekstrem: Program Desa Berdaya Andalkan Data BPS dan 144 Pendamping

Ringkasan Berita:

• Program Desa Berdaya akan diluncurkan pada 16 Desember 2025 di Desa Ungga, Lombok Tengah, sebagai upaya Pemprov NTB mengentaskan kemiskinan ekstrem.
• Program ini mengandalkan integrasi data BPS (DTSEN desil 1 & 2) yang divalidasi oleh 144 pendamping di 40 desa untuk memastikan intervensi bantuan tepat sasaran.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Program Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri, Desa Berdaya, akan segera diluncurkan sebagai wujud implementasi visi NTB Makmur Mendunia dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Menurut rencana, peluncuran program yang berfokus pada ketepatan sasaran ini akan digelar pada 16 Desember di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, menjelang perayaan HUT ke-67 Provinsi NTB.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD) Dukcapil NTB, Lalu Hamdi, mengungkapkan program ini dirancang untuk memastikan intervensi bantuan benar-benar menyentuh kelompok miskin ekstrem.

Integrasi Data BPS Jamin Tepat Sasaran

Lalu Hamdi menjelaskan, kunci keberhasilan Desa Berdaya terletak pada integrasi data.

Pemerintah Provinsi NTB kini tengah memfinalisasi kerja sama, termasuk penandatanganan MoU, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pemanfaatan data.

Sebanyak 144 pendamping yang telah disiapkan untuk 40 desa penerima fase pertama akan menggunakan data BPS dalam Daftar Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 dan desil 2 sebagai acuan.

“Tugas pertama mereka adalah melakukan verifikasi dan validasi data by name, by address, sesuai data BPS dalam DTSEN dan desil 1 maupun desil 2,” ujar Hamdi. 

Proses pemadanan data dilakukan agar intervensi bantuan tepat sasaran dan menyasar keluarga dalam kategori miskin ekstrem. 

Setiap pendamping ditugaskan mendampingi sekitar 50 kepala keluarga. 

Pendamping wajib mengidentifikasi potensi ekonomi desa dan memetakan minat usaha keluarga sasaran.

Pendamping akan bekerja intensif, mengacu pada 39 indikator kemiskinan untuk menilai kelayakan penerima intervensi. Seluruh data yang dihimpun terintegrasi langsung ke sistem BPS sebelum ditetapkan daftar final penerima.

Transfer Aset Produktif dan Kewajiban Dua Mata Pencaharian

Program ini tidak hanya fokus pada identifikasi, tetapi juga pada keberlanjutan ekonomi keluarga. Setiap pendamping akan mendampingi sekitar 50 Kepala Keluarga (KK), wajib mengidentifikasi potensi ekonomi desa, dan memetakan minat usaha keluarga sasaran.

“Pendamping akan membantu membuat rencana usaha warga. Mulai estimasi biaya, kemampuan pengelolaan, peluang pemasaran hingga kelayakan usaha itu untuk berkelanjutan,” jelas Hamdi.

Jika usaha dinilai layak, pemerintah akan menyalurkan bantuan berupa transfer aset produktif, disesuaikan dengan jenis usaha yang direkomendasikan.

Hamdi menambahkan, keluarga penerima akan didorong untuk memiliki minimal dua sumber mata pencaharian guna memperkuat ketahanan ekonomi mereka.

Setelah peluncuran pada 16 Desember, seluruh pendamping akan langsung terjun bekerja di lapangan.