Desa Berdaya Jadi Andalan Pemprov NTB Tangani Kemiskinan Ekstrem di 106 Desa

Ringkasan Berita:

• Gubernur NTB menekankan kolaborasi terpadu dengan mitra pembangunan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di 106 desa prioritas.

• Pemprov NTB bertindak sebagai “dirigen” melalui program Desa Berdaya agar intervensi terintegrasi, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan pentingnya orkestrasi dan kolaborasi terpadu antara pemerintah daerah, dengan mitra pembangunan dalam menangani kemiskinan ekstrem di daerahnya.

Iqbal sapaan karibnya mengatakan, pemerintah provinsi siap mengambil peran sebagai “dirigen” untuk, memimpin keterpaduan program agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran di 106 desa prioritas.

Hal tersebut disampaikan Iqbal saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi bersama Mitra Pembangunan Pemerintah Provinsi NTB di Mataram, Jumat (23/1/2026).

Iqbal mengungkapkan, pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan pilar utama pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan. Saat ini, terdapat 106 desa di NTB yang masuk kategori desa dengan kemiskinan ekstrem dan menjadi fokus utama penanganan pemerintah.

“Target utama kita adalah menghilangkan kemiskinan ekstrem. Ini adalah fondasi paling mendasar sebelum menyelesaikan persoalan sosial lainnya,” tegasnya.

Dalam arahan yang disampaikan, Iqbal menyoroti sejarah panjang keterlibatan mitra pembangunan di NTB sejak puluhan tahun silam. Pengentasan kemiskinan selama ini belum maksimal, lantaran kurangnya kolaborasi yang terstruktur.

"Persoalannya adalah lack of orchestration, tidak ada yang mengorkestrasi, tidak ada dirigennya. Masing-masing jalan sendiri." tandasnya.

Dijelaskannya, kemiskinan adalah akar dari berbagai persoalan sosial, seperti pernikahan di usia dini. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi. 

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengimplementasikan program "Desa Berdaya" sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem secara terintegrasi.

Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini memastikan pemerintah menyediakan basis data yang akurat mengenai lokasi dan kebutuhan desa-desa tersebut. 

Dengan data tersebut, mitra pembangunan diharapkan dapat menyelaraskan program kerja, sesuai dengan arahan pemerintah agar tidak tumpang tindih.

"Pemerintah provinsi tugasnya menyediakan data, memberikan arahan. Teman-teman mitra pembangunan yang memainkan alat musiknya, tetapi iramanya harus sama," jelasnya mengibaratkan sinergi  seperti orkestra.

Lebih lanjut diterangkannya, visi utamanya adalah mengurangi kemiskinan, sementara aspek unggulan lainnya seperti ketahanan pangan dan pariwisata diposisikan sebagai alat (tools) atau instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

"Tujuan utamanya nomor satu. Nomor dua, nomor tiga sebetulnya tools, alat untuk mengeluarkan dari kemiskinan tersebut," jelasnya.

Baca juga: Entaskan Kemiskinan, Pemkab Lombok Timur Gelontorkan Rp30 Miliar

Melalui rapat koordinasi, diharapkan tercipta kesepahaman bersama antara pemerintah daerah dan mitra pembangunan. Bekerja secara terpadu dan terintegrasi, demi mewujudkan NTB yang bebas dari kemiskinan ekstrem.

Di tahun pertama program Desa Berdaya ini menyasar 40 desa dengan status miskin ektrem, ditahun berikutnya 40 desa dan ditahun ketiga sisanya sehingga harapannya lima tahun kepemimpinan Iqbal-Dinda bisa tuntas. 

Pendekatan yang dilakukan program Desa Berdaya ini ada dua, yaitu transformatif dan tematik. Untuk tranformatif akan menyasar keluarga miskin ektrem, dengan memberikan pendampingan oleh para pendamping desa yang sudah di pilih. 

Sementara tematik akan menyasar desanya, dengan mengembangkan potensi yang ada di dalam desa tersebut, baik itu pertanian, perkebunan, sumber daya laut dan sebagainya.

(*)