Peluncuran Program Desa Berdaya NTB Digelar 16 Desember di Desa Ungga Lombok Tengah

Ringkasan Berita:

• Program Desa Berdaya NTB akan diluncurkan 16 Desember 2025 di Desa Ungga, Lombok Tengah, dengan tujuan utama mendorong keluarga miskin punya minimal dua sumber mata pencaharian.
• Sebanyak 144 pendamping ditugaskan untuk memvalidasi data kemiskinan ekstrem (by name, by address) dan membantu warga membuat rencana usaha yang layak.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan meluncurkan program strategis pengentasan kemiskinan, Desa Berdaya, pada 16 Desember 2025 di Desa Ungga, Praya Barat, Lombok Tengah, menjelang peringatan HUT NTB ke-67.

Program yang digagas oleh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri ini memiliki tujuan, yaitu mendorong setiap keluarga miskin ekstrem memiliki minimal dua sumber mata pencaharian.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD) Dukcapil NTB, Lalu Hamdi, menegaskan fokus utama program ini adalah intervensi yang tepat sasaran.

"Kita launching tanggal 16 Desember di lapangan Ungga," kata Lalu Hamdi, Selasa (2/12/2025).

Pendamping Jadi Kunci Akurasi Data dan Rencana Usaha

Sebanyak 144 pendamping Desa Berdaya telah disiapkan untuk mendampingi 40 desa penerima program fase pertama. Para pendamping ini memiliki tugas yang sangat spesifik dan krusial:

• Validasi Data: "Tugas pertama mereka adalah melakukan verifikasi dan validasi data by name, by address, sesuai data BPS dalam DTSEN dan desil 1 maupun desil 2," ujar Hamdi. Proses ini penting untuk memadankan data dan memastikan intervensi hanya menyasar keluarga miskin ekstrem.
• Perencanaan Bisnis: Setiap pendamping bertugas mendampingi sekitar 50 kepala keluarga, wajib memetakan minat dan potensi ekonomi desa, serta membantu warga membuat rencana usaha.
• Transfer Aset: "Pendamping akan membantu membuat rencana usaha warga. Mulai estimasi biaya, kemampuan pengelolaan, peluang pemasaran hingga kelayakan usaha itu untuk berkelanjutan," jelas Hamdi. Jika usaha dinilai layak, pemerintah akan menyalurkan bantuan berupa transfer aset produktif yang disesuaikan.

Integrasi Data dan Indikator Kemiskinan

Saat ini Pemprov NTB tengah melakukan finalisasi kerja sama dengan BPS, termasuk penandatanganan MoU pemanfaatan data dan penugasan pendamping di masing-masing dusun sasaran. Pendamping akan mengacu pada 39 indikator kemiskinan untuk menilai kelayakan penerima intervensi.

Seluruh data yang dihimpun terintegrasi langsung ke sistem BPS, sebelum akhirnya ditetapkan daftar keluarga miskin ekstrem yang akan mendapatkan pendampingan.

“Setelah launching, pendamping langsung bekerja di lapangan,” tegas Hamdi.