Pemerintah Buka Program Magang Berbayar, Ini Syaratnya!

TRIBUNLOMBOK.COM – Pemerintah meluncurkan program magang khusus bagi 20.000 lulusan baru (fresh graduate) dari jenjang S1 hingga D3.

Inisiatif ini merupakan bagian dari rangkaian stimulus ekonomi yang akan dijalankan selama tahun 2025.

Para peserta program nantinya akan ditempatkan di berbagai sektor industri yang telah bermitra dengan pemerintah.

"Magang lulusan dari perguruan tinggi dengan kriteria maksimum fresh graduate 1 tahun, apakah itu S1, D3, dan yang lain itu link and match-kan, dikerjakan sama dengan sektor industri," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

Airlangga menjelaskan peserta magang akan menerima kompensasi setara dengan upah minimum provinsi (UMP) di lokasi tempat mereka bekerja.

Program magang ini akan berlangsung selama enam bulan, dengan total dana yang telah disiapkan pemerintah sebesar Rp198 miliar.

"Penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan Rp 198 miliar," terang Airlangga.

Adapun syarat peserta magang sebagai berikut.

1. Fresh graduate (lulusan baru) atau lulusan maksimal satu (1) tahun sebelumnya.

2. Tanpa batasan usia. Artinya, siapa pun yang baru lulus dapat mengikuti program ini, meski berusia lebih dari 23–24 tahun.

3. Uang saku atau gaji setara upah minimum provinsi (UMP)

4. Kuota terbatas hanya 20.000 peserta untuk tahun pertama pelaksanaan.

Airlangga juga menyampaikan, program ini ditargetkan dapat langsung menyerap sekitar 10 persen lulusan baru ke dunia kerja, sejalan dengan konsep link and match antara pendidikan dan kebutuhan industri.

Airlangga menekankan pentingnya pemerataan tenaga kerja agar tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, melainkan juga menjangkau kawasan industri di daerah asal masing-masing peserta.

"Misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Kecuali di daerah yang 3T, kita harus pindahkan mereka sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia," pungkasnya.