Dimulai dari NTB, KAI Targetkan Akses Keadilan Merata hingga Pelosok Desa

Ringkasan Berita:

• Kongres Advokat Indonesia (KAI) meluncurkan "Gerakan Seribu Paralegal" di NTB dengan target satu desa satu paralegal, guna membantu masyarakat pelosok lebih melek hukum dan memperluas akses keadilan.
• Program kolaborasi dengan Pemprov NTB ini diikuti oleh 200 peserta secara gratis, serta menghadirkan tokoh hukum besar seperti Prof. Denny Indrayana dari Australia dan Wamenkum Prof. Eddy sebagai narasumber.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARM - Kongres Advokat Indonesia (KAI) siap menghentak Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan aksi sosial nyata bagi masyarakat.

Melalui program bertajuk "Gerakan Seribu Paralegal" (GSP), KAI menargetkan lahirnya paralegal di tingkat desa demi mewujudkan akses keadilan yang merata hingga ke pelosok daerah.

Ketua Presidium DPP KAI, Advokat Dr. KPH Heru S. Notonegoro, mengungkapkan bahwa program ini didorong oleh keinginan KAI untuk menghadirkan satu advokat atau satu paralegal di setiap desa.

Langkah ini diambil setelah melihat adanya ketimpangan antara jumlah pertumbuhan penduduk dan rekrutmen advokat setiap tahunnya.

"Bagaimana caranya supaya orang di seluruh desa dan pelosok itu melek hukum. Jalan tengahnya, meski mereka bukan sarjana hukum, kita berusaha membuat mereka minimal mengerti hukum dasar. Jadi kalau ada warga sekitar yang bingung masalah warisan, hukum keluarga, atau sengketa tanah, mereka tahu harus ke mana," ujar Heru dalam Podcast Tribun Lombok, Kamis (4/6/2026).

Heru menegaskan, KAI tidak ingin pelaksanaan Rakernas di NTB hanya menjadi agenda internal organisasi tanpa meninggalkan warisan (legacy) yang bermanfaat bagi masyarakat lokal.

Sesuai dengan tema sentral yang diusung, yaitu Intellectual and Social, GSP menjadi bentuk konkret dari pilar sosial tersebut.

Sebagai tahap awal, pelatihan paralegal ini diikuti oleh 200 peserta bertempat di Kantor Gubernur NTB.

Antusiasme masyarakat diakui sangat tinggi hingga pendaftaran terpaksa ditutup lebih awal karena keterbatasan kapasitas ruangan.

Berbeda dengan pelatihan paralegal pada umumnya yang memungut biaya ratusan ribu rupiah, program kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan KAI ini digelar sepenuhnya gratis (free of charge).

Tidak main-main, KAI menghadirkan narasumber berkaliber nasional dan internasional yang secara sukarela menghibahkan ilmu serta waktunya. 

Sementara itu, Presidium DPP KAI Bidang Pendidikan dan SDM, Diah Sasanti,  menjelaskan bahwa gerakan ini merupakan bagian dari kewajiban pro bono atau pelayanan hukum cuma-cuma dari para advokat kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Kami ingin berbagi ilmu dan keahlian agar masyarakat lebih melek hukum. Kalau dulu pemerintah ada program Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum), nah dari organisasi advokat, baru kali ini ada gerakan masif seperti Gerakan Seribu Paralegal. Kami bersyukur seluruh narasumber merespons dengan sangat ikhlas," kata Sasanti.

Ia menambahkan, kehadiran paralegal ini juga menangkap momentum pemberlakuan hukum material dan formal per 2 Januari lalu, di mana penanganan perkara saat ini diupayakan untuk diselesaikan di luar pengadilan melalui jalur mediasi atau musyawarah di tingkat desa.

Rangkaian agenda besar KAI ini sendiri akan berlangsung secara maraton, dimulai dari peluncuran Gerakan Seribu Paralegal (GSP) pada Kamis (4/6/2026), dan dilanjutkan dengan agenda utama Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KAI pada 5–6 Juni 2026. Melalui gerakan yang diinisiasi pertama kali dari NTB ini, KAI berharap dapat mereplikasi program serupa di seluruh wilayah Indonesia.