Jadi Kompas Kebijakan, RANHAM Diperkuat di Instansi Pemerintah NTB

Ringkasan Berita:

• Direktorat Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah menggelar rakor dengan Pemprov NTB untuk memperkuat penerapan RANHAM
• RANHAM merupakan instrumen strategis bagi instansi pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan daerah sejalan dengan prinsip HAM.
• Komitmen pemerintah daerah sangat penting dalam penerapan RANHAM.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM — Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat komitmennya dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia ke dalam birokrasi pemerintahan.

Langkah ini ditegaskan dalam rapat koordinasi yang digelar Direktorat Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah, di Gedung Sangkareang, kantor Gubernur NTB, Rabu (20/5/2026).

Pertemuan strategis ini berfokus pada penguatan pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM, Indeks HAM, serta implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) sebagai pilar utama instansi pemerintah.

Kepala Biro Hukum Provinsi NTB, Dr. Hubaidi, S.H., M.H., saat membuka kegiatan menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan. Menurutnya, RANHAM dan program HAM lainnya bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan instrumen penting untuk mengoptimalkan pelayanan publik di wilayah NTB.

"Sinergi ini sangat penting untuk mendorong implementasi program HAM secara optimal. Instansi pemerintah harus menjadi garda terdepan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini," ujar Hubaidi, di hadapan peserta rapat yang terdiri dari Kepala Bidang Hukum se-Provinsi NTB serta perwakilan OPD terkait, seperti Bappeda dan dinas teknis.

Baca juga: Profil Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto Gibran 2024

RANHAM Jadi Kompas Kebijakan Publik

Direktur Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah, Henny Tri Rama Yanti, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut, memaparkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan penilaian. 

Ia menekankan bahwa RANHAM merupakan instrumen strategis bagi instansi pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan daerah sejalan dengan prinsip HAM.

Henny menggarisbawahi pentingnya komitmen kuat dari pemerintah daerah, terutama dalam pemenuhan data dan indikator penilaian yang akurat. Kebijakan yang responsif terhadap HAM dinilai akan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

"Komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan data dan indikator penilaian ini sangat krusial. RANHAM dirancang agar instansi pemerintah memiliki panduan yang jelas dalam menghormati dan memenuhi hak-hak masyarakat," tegas Henny.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terjadi kesamaan persepsi dan penguatan koordinasi antar-OPD di NTB. Integrasi program HAM yang berkelanjutan ini ditargetkan mampu mendukung penuh pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM (P5HAM) yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat NTB secara nyata.