Baca tanpa iklan
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Pemerintah tengah mempersiapkan program pendidikan khusus bertajuk Sekolah Rakyat, sebagai solusi strategis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di daerah.
Program unggulan ini merupakan inisiatif Presiden yang diperuntukkan bagi siswa dari kelompok ekonomi paling rentan, dengan proses seleksi ketat berdasarkan rekomendasi dan survei dari berbagai instansi seperti Pendamping PKH, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Sosial.
Kepala Dinas Sosial Nusa Tenggara Barat (NTB), Nunung Triningsih, menyampaikan hal ini dalam wawancara di kantornya, Jumat (4/7/2025). Menurutnya, pembangunan dan rekrutmen peserta didik Sekolah Rakyat di NTB telah dimulai secara bertahap di beberapa lokasi.
“Di NTB sudah mulai jalan tahap pertama. Tahap 1A berlokasi di Sentra Paramita dengan jumlah peserta didik sebanyak 100 orang, terdiri dari 50 laki-laki dan 50 perempuan, semuanya tingkat SD dan berasal dari Lombok Barat,” jelas Nunung.
Untuk tahap 1B, lanjutnya, Sekolah Rakyat berlokasi di Lombok Timur, tepatnya di bekas gedung Akademi Keperawatan (Akper) Sakra. Di sini, jumlah siswa tingkat SMA sebanyak 125 orang, terdiri dari 65 laki-laki dan 60 perempuan, terbagi ke dalam lima rombongan belajar (rombel). Namun, penetapan peserta didik masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Gubernur.
Adapun tahap 1C akan berlangsung di dua lokasi: Gedung SKB Lombok Barat dan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Tenaga Kerja di Lenek, Lombok Timur. Keduanya diperuntukkan untuk siswa tingkat SD dengan kuota masing-masing 100 orang.
“Rincian siswa laki-laki dan perempuan masih menunggu penetapan dari Kementerian PUPR karena terkait kesiapan asrama,” kata Nunung.
Pemerintah juga tengah mempersiapkan tahap kedua, yang mencakup pembangunan sekolah baru di lahan seluas minimal 5 hektare sesuai standar nasional. Di NTB, baru satu lokasi yang telah disetujui oleh Kementerian, yakni di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.
Sementara beberapa lokasi lain masih dalam proses survei, seperti di Kelurahan Kelayu Jorong (Lombok Timur), Gumantar (Lombok Utara), dan Desa Kuripan (Lombok Barat).
Ia menjelaskan, standarisasi peserta didik untuk Sekolah Rakyat ini adalah mereka yang masuk kategori kemiskinan ekstrem, yaitu pada data desil satu dan desil dua. Namun di luar itu, tetap bisa berpeluang masuk berdasarkan hasil survei dan rekomendasi.
"Sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi peserta didik yang miskin extrem dan masuk dalam kategori desil 1 dan 2. Namun di luar itu masih berpotensi bisa masuk berdasarkan survey dan rekomendasi dari pendampingpkh,bps dan dinas sosial” tutur nunung.
Baca juga: Pengumuman Hasil Seleksi Guru Sekolah Rakyat 2025, Cek Daftar Nama di Link Kemensos
Di NTB sendiri, Pemerintah Provinsi berharap setiap kabupaten/kota dapat memiliki sekolah rakyat, meski hingga kini masih terbatas oleh ketersediaan lahan.
Idealnya di setiap kabupaten/kota ada menyiapkan lahan seluas 5 hectare, sementra untuk pembiayaan akan ditanggung oleh kementerian.
Program ini dirancang dengan konsep boarding school, di mana seluruh kebutuhan siswa akan difasilitasi negara, mulai dari pakaian, tempat tinggal, hingga biaya pendidikan. Kurikulumnya pun dirancang khusus dengan pendekatan karakter building yang kuat. Para pengajarnya akan berasal dari kabupaten/kota serta dari kementerian terkait.
Sekolah SR ini akan menggunakan kuikulum khusus disamping ada pengetahuan akan diberikan juga Pendidikan kakater building menggunakan konsep boarding school, dengan tenaga pendidik dari kabupten kota dan kementian,” tutup Nunung.
(*)