Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Sejumlah organisasi non-pemerintah (NGO) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Lombok Timur menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Pemda terhadap persoalan yang dihadapi kaum perempuan. 

Sekretaris Daerah Lombok Timur Muhammad Juaini Taofik menerima kunjungan Aliansi Masyarakat Sipil membahas pandangan dan aspirasi mereka terkait isu-isu krusial yang menyangkut perempuan, anak, dan keluarga dalam peringatan Hari Kartini, Senin (22/4/2025).  

Fokus utama pertemuan tersebut adalah pembahasan mengenai potensi penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Juaini menegaskan bahwa belum ada rencana untuk menggabungkan DP3AKB dengan OPD lain. 

Baca juga: Riwayat 21 April Ditetapkan sebagai Hari Kartini yang Diambil dari Hari Lahir RA Kartini

Ia menyadari sepenuhnya peran vital DP3AKB dalam menangani, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan program-program terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta isu disabilitas dan inklusi sosial.

"Pemkab Lotim berkomitmen untuk memasukkan pokok-pokok pikiran terkait tingginya angka kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga di daerah ini,” ujar Juaini saat bertemu dengan Aliansi Masyarakat Sipil di ruang kerjanya, Senin (21/4/2025). 

Ia menegaskan sinergi yang kuat dan berkelanjutan antara pemda, tokoh adat, dan tokoh agama akan terus diperkuat untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

"Keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif di tingkat masyarakat," sambungnya. 

Momentum Hardiknas 2 Mei 2025 juga akan dimanfaatkan untuk mengangkat isu-isu pendidikan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. 

"Kampanye dan upaya penekanan isu-isu ini akan dirancang dan dilaksanakan secara kolaboratif," katanya l.

Perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Kabupaten Lombok Timur Ririn Hayudiani mengatakan dari pertemuan ini adalah untuk memastikan komitmen pemda terhadap isu-isu perempuan, terutama terkait wacana penggabungan OPD.

"Kami merasa lega dan yakin bahwa pemda memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan perhatian yang optimal kepada masyarakat,” ungkapnya.

Keberadaan DP3AKB dinilai sangat krusial memastikan pengarusutamaan isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial, sehingga Lombok Timur SMART dengan perspektif yang inklusif dapat terwujud. 

"Kami berharap sinergisitas dan kolaborasi yang baik dengan Pemkab Lombok Timur dapat terus terjalin sebagai mitra strategis pembangunan, memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi seluruh masyarakat," harapnya.

(*)