Baca tanpa iklan
Amrullah menyoroti argumentasi dari pimpinan DPRD yang menyebutkan bahwa alasan program tersebut ditempatkan di Dinas Perdagangan lantaran sasaran penerimanya bukan hanya masyarakat miskin. Pernyataan tersebut menurutnya merupakan argumentasi yang keliru.
"Jumlah penerima bansos ini 273 ribu, masyarakat miskin kita sekitar 183 ribu jiwa. Lalu sisa yang 90 ribu penerima ini siapa saja?" tanya Amrullah.
Sebelumnya, Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri angkat bicara soal sejumlah anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak pengadaan paket sembako senilai Rp40 miliar.
Yusri mengungkapkan, program tersebut tetap akan dijalankan karena sebagian mayoritas fraksi telah menyepakati.
“Tetap kita akan jalankan (program sembako) karena sebagian besar fraksi di DPRD Lombok Timur telah menyetujui,” kata Yusri ditemui, Sabtu (8/3/2025).
Yusri mengatakan, ihwal fraksi PDIP yang mengajukan nota keberatan, menurutnya hal yang biasa terjadi.
“Kemarin memang ada teman-teman PDIP mengajukan nota kebereatan, tapi itu kan mengatasnamakan partai, bukan kelembagaan DPRD,” kata Yusri.
(*)