TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah baru-baru ini mengumumkan penerbitan dua Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia.

Peraturan tersebut adalah PP Nomor 6 Tahun 2025 mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan PP Nomor 7 Tahun 2025 mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melaksanakan Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan sebelumnya. Tujuannya adalah memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih baik, khususnya bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bagi sektor industri padat karya yang sedang menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

Bantuan untuk Pekerja yang Terkena PHK

Dalam kebijakan terbaru ini, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan manfaat uang tunai pada program JKP menjadi 60 persen dari upah yang dilaporkan selama 6 bulan.

 Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan manfaat sebelumnya yang hanya sebesar 45 persen pada bulan pertama hingga ketiga, dan 25 persen pada bulan keempat hingga keenam.

Melalui Peraturan Pemerintah ini, kenaikan manfaat JKP mulai berlaku efektif sejak 7 Februari 2025, yang mencakup klaim baru maupun klaim yang masih berjalan.

Selain peningkatan manfaat uang tunai, pemerintah juga mempermudah persyaratan kepesertaan dan klaim JKP. Hal ini bertujuan agar lebih banyak pekerja dapat menerima manfaat dengan proses yang lebih cepat dan efisien.

Pemerintah juga menetapkan perubahan dalam persyaratan penerimaan manfaat JKP dengan meniadakan syarat iur 6 (enam) bulan berturut-turut dan juga memberlakukan masa kadaluarsa manfaat menjadi 6 (enam) bulan. Dari sisi iuran JKP, perubahan dilakukan dengan tidak lagi direkomposisi dari iuran program Jaminan Kematian (JKM). Iuran JKP ditetapkan sebesar 0,36 persen , dari rekomposisi iuran JKK sebesar 0,14?n iuran dari pemerintah sebesar 0,22 persen .

Relaksasi Iuran JKK bagi Industri Padat Karya

Sebagai upaya menjaga keberlangsungan usaha dan daya saing industri padat karya, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan relaksasi iuran JKK sebesar 50 persen selama 6 bulan yaitu sejak bulan Februari hingga Juli 2025. Kebijakan ini berlaku bagi sektor-sektor industri yang rentan terhadap dampak ekonomi, seperti:

- Industri makanan, minuman, dan tembakau

- Industri tekstil dan pakaian jadi

- Industri kulit dan barang kulit

- Industri alas kaki