Baca tanpa iklan
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Realisasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang tahun 2024 mencapai Rp54,5 triliun atau angka persisnya Rp54.553.729.977.861.
Investasi NTB ini terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp43,7 triliun atau Rp43.762.503.303.672. Kemudian Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak Rp10,7 triliun atau Rp10.791.226.674.189.
Data Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB menunjukkan, nilai investasi NTB ini tertinggi sejak enam tahun terakhir.
Pada tahun 2019 realisasi investasi NTB sebesar Rp10 triliun, tahun 2020 sebesar Rp11,6 triliun, tahun 2021 sebesar Rp13,9 triliun, tahun 2022 terealisasi Rp21,6 triliun, dan tahun 2023 sebesar Rp39,89 triliun.
Plt Kepala DPMPTSP Provinsi NTB Wahyu Hidayat menjelaskan, realisasi investasi NTB tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB sebesar Rp25,4 triliun. Dengan kata lain realisasinya tembus 214,7 persen.
Bila dibandingkan dengan target investasi dari pemerintah pusat/BKPM RI untuk NTB sebesar Rp26,9 triliun. Nilai investasi NTB tahun 2024 terealisasi hingga 202 persen.
Investasi sektor pertambangan masih mendominasi NTB sampai saat ini. Terutama aktivitas PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) sangat mempengaruhi angka statistik perekonomian NTB.
"Nilai Realisasi Investasi (NRI) 2024 masih didominasi oleh sektor ESDM (pertambangan) ditambah lagi dengan telah diresmikannya Smelter," kata Wahyu Hidayat.
4 Sektor Penunjang Investasi
Terdapat empat sektor paling besar kontribusinya bagi investasi NTB tahun 2024, yakni sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sektor perdagangan.
Sektor ESDM menyumbang investasi senilai Rp37,9 triliun. Sektor perindustrian Rp10 triliun lebih. Pariwisata dan ekonomi kreatif Rp4 triliun lebih, dan investasi sektor pedagangan mencapai Rp1,3 triliun lebih.
Kemudian empat sektor lainnya menyumbang investasi di angka ratusan miliar, seperti investasi sektor ketenagakerjaan Rp280,1 miliar, kelautan dan perikanan Rp274,1 miliar. Sektor transportasi Rp267,4 miliar, dan PUPR menyumbang Rp164,5 miliar.
Selanjutnya, nilai investasi sektor peternakan, pertanian dan pekebunan hanya Rp53,6 miliar. Dengan kata lain, investasi di sektor ini kurang diminati meski NTB menjadi lumbung pangan nasional.
Investasi di sektor kesehatan obat dan makanan mencapai Rp50,6 miliar. Pos telekomunikasi, system dan transaksi elektronik Rp40,4 miliar.
Sektor keuangan di NTB nilai investasinya Rp1,9 miliar, lingkungan hidup dan kehutanan Rp1,7 miliar, dan koperasi Rp363 juta.
Terkait hal ini, Wahyu Hidayat menjelaskan, bukan berarti sektor peternakan, pertanian dan perkebunan kurang diminati. Rendahnya niai investasi pertanian disebabkan biaya di sektor ini lebih rendah.
"Investasi sektor tambang membutuhkan modal yang sangat besar yang kemudian modal tersebut digunakan dalam proses penanaman modal (konstruksi dan operasional). Sedangkan sektor peternakan perkebunan dan pertanian, cenderung membutuhkan modal yang lebih kecil bahkan tidak ada konstruksi," katanya.
Kota Bima Paling Rendah
Berdasarkan wilayah, realisasi investasi di Kota Bima paling rendah se-NTB yakni Rp112,5 miliar dalam setahun.
Sementara Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi wilayah dengan investasi terbesar Rp44,9 triliun, disusul Kabupaten Dompu Rp1,9 triliun, dan Kabupaten Sumbawa Rp1,6 triliun.
Kemudian Kota Mataram dengan nilai investasi Rp1,36 triliun, Kabupaten Lombok Barat Rp1,32 triliun, Lombok Tengah Rp1,1 triliun, dan Lombok Utara Rp1 triliun lebih.
Kabupaten Lombok Timur nilai investasinya hanya Rp463,5 miliar dan Kabupaten Bima Rp441 miliar.
Plt Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) NTB Wahyu Hidayat dalam keterangan tertulis menjelaskan, investasi atau kegiatan penanaman modal mempunyai peran penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.
Investasi juga digenjot dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.
"Untuk mencapai pertumbuhan tersebut salah satu caranya dengan meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi yang kondusif sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," katanya.
"Semakin membaiknya iklim investasi dapat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya realisasi investasi baik PMA maupun PMDN," ujar Wahyu Hidayat.
Lebih lanjut Wahyu menjelaskan, berdasarkan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 7 huruf c tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, pelaku usaha diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), baik dalam tahap konstruksi maupun tahap produksi/ komersial secara periodik per triwulan.
Data penanaman modal dalam laporan ini tidak menggambarkan seluruh kegiatan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebab data penanaman modal tersebut tidak termasuk investasi sektor minyak dan gas bumi, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, investasi porto folio (pasar modal), dan investasi rumah tangga.