TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dinas Sosial (Dinsos) NTB melakukan koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) NTB. Koordinasi digelar guna membahas persiapan pelatihan bagi Pendamping SDM PKH terkait Ground Chek (GC) Data.

"Kami lakukan koordinasi dengan BPS NTB untuk kepentingan data masyarakat NTB. Termasuk data masyarakat miskin," ujar Kepala Dinsos NTB Dr. H. Ahsanul Khalik, Selasa (25/2/2025).

Dikatakannya, koordinasi bersama Kepala BPS NTB Drs. H. Wahyudin, di Kantor Dinsos NTB, dalam rangka membahas persiapan Pelatihan bagi Pendamping/SDM PKH yang akan melakukan Ground Check (GC) Data. 

Semua ini diakuinya sudah disiapkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). 

Lebih lanjut, Ground check (GC) ini akan sangat menentukan kualitas DTSEN. Karena akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.

Ini juga sudah sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2025 tentang DTSEN.

Sehingga ground check sebagai kegiatan pengecekan lapangan yang akan dilakukan oleh Pendamping PKH nantinya adalah bagaimana membandingkan kondisi di lapangan dengan data yang ada.

"Tujuannya agar data yang di olah sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat," lanjutnya. 

Sehingga bisa ditemukan Inclusion error yang merupakan kesalahan dalam data, dimana orang yang seharusnya tidak menerima bantuan justru masuk dalam data penerima manfaat atau pun Exclusion Error yang merupakan kesalahan dalam data.

"Data kadang terbalik, dimana orang yang seharusnya tercatat tetapi tidak tercatat sebagai penerima manfaat," tambahnya.

Kepala BPS NTB dan Kepala Dinas Sosial NTB memiliki semangat yang sama dan bersepakat untuk mensukseskan  pelaksanaan ground check DTSEN ini.

Karena akan sangat menentukan juga pada penanganan kemiskinan ke depan di NTB seusai dengan arah kebijakan Gubernur/Wakil Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Hub. int dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP dalam penanganan kemiskinan di NTB ke depan.