Laporan Wartawan TribunLombok.com, Andi Hujaidin

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Gubernur Provinsi NTB Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan terkait pers yang akan menjadi mitra bagi Pemprov NTB. Ia akan memastikan kerja-kerja jurnalistik akan dihormati.

Lalu Iqbal menampik soal isu miring terkait akses informasi publik yang harus satu pintu di Dinas Kominfotik NTB. 

Terkait pernyataan Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri saat memberikan arahan kepada seluruh OPD pagi tadi, Lalu Iqbal memberikan penjelasan.

"Sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Bu Wagub adalah bahwa komunikasi publik dan hubungan dengan media akan kita kelola dengan lebih baik nantinya," katanya, melalui keterangan tertulis, Senin (24/2/2025).

Mantan Diplomat itu meminta disusunkan pertemuan reguler dengan media. Sehingga ada ruang terbuka memberikan masukan.

"Kebijakan saya mengenai komunikasi publik dan media ini sudah pernah saya sampaikan di depan para pimred beberapa bulan lalu. Jadi tidak ada hal baru," ucapnya.

Lebih lanjut, LMI mengatakan komunikasi publik dan media adalah bentuk pelaksanaan kewajiban edukasi publik oleh pemerintah. Pemerintah ingin laksanakan kewajiban ini sebaik mungkin.

"Insya Allah saya sangat memahami spirit kebebaaan pers dan saya akan rawat itu," imbuh mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri ini.

Terpisah, di hari yang sama, Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, memimpin rapat pimpinan perdana Pemerintah Provinsi NTB, di ruang Tambora, kantor Gubernur NTB.

Dinda dalam rapat tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting dari gubernur NTB. 

Dalam rapat itu, dia meminta agar seluruh OPD menjalankan kolaborasi bersama dalam menjaga harmoni pelaksanaan tugas hingga 5 tahun kedepan, agar bersama bekerja sebaik-baiknya. 

“Gubernur NTB menyampaikan salam hormat. Sesungguhnya hati dan pikirannya ada di NTB dan ingin segera bergabung bertemu dan memberikan pelayanan pada masyarakat. Namun, karena orientasi kepala daerah ini juga kewajiban maka harus diikuti dengan sebaik-baiknya,” tuturnya.

Dinda meminta agar OPD menjaga kondusivitas, jangan sampai ada kegaduhan-kegaduhan, baik di internal maupun yang berimbas ke masyrakat.

“Gubernur NTB minta agar kepala perangkat daerah dan jajaran sekuat tenaga mencegah terjadinya kegaduhan dalam memberikan pelayanan publik,” imbuh Dinda.