TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Lapas Kelas IIA Lombok Barat Kanwil Kemenkumham NTB mengikuti pembinaan, praktek tata cara pengambilan, identifikasi dan perumusan teraan sidik jari dari Tim Direktorat Pidana Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum) Kementerian Hukum dan HAM RI, Rabu (2/10/2024).

Pembinaan tersebut dalam rangka pelaksanaan program kebijakan di bidang Hukum Pidana pada peningkatan layanan data sidik jari.

Analis Kebijakan Ahlia Madya Tim Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kurnia Banani Adam menerangkan, pentingnya memastikan pengambilan sidik jari dilakukan secara benar, agar bisa terbaca dengan jelas dan benar.

“Kedatangan kami (Tim Kerja Daktiloskopi) kali ini bertujuan untuk saling sharing pengetahuan dan penyamaan presepsi terkait tata cara pengambilan, identifikasi dan perumusan teraan data sidik jari warga binaan, agar tidak ditemukan lagi kendala dan masalah mengenai tata cara pengambilan, identifikasi dan perumusan teraan sidik jari pada form/blanko Daktiloskopi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” jelas Adam.

Tak hanya teori, petugas Lapas Lombok Barat Kanwil Kemenkumham NTB juga diberikan kesempatan untuk praktik mengidentifikasi sidik jari. Tampak petugas dengan seksama mengamati cara identifikasi sidik jari oleh tim dari Ditjen AHU.

Sementara itu, Plh. Kalapas Lombok Barat, Amam Saifulhaq mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya membantu pihak lapas dalam mengidentifikasi dan merumus kembali sidik jari warga binaan, agar mendapatkan kepastian data yang akurat.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Tim Kerja Daktiloskopi, kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas kami dalam mengelola data warga binaan terkhusus tentang data sidik jari WBP,” pungkas Amam.

Kedatangan Tim Bidang Daktiloskopi Direktorat Pidana ini diterima secara langsung oleh Plh. Kalapas Lombok Baat, Amam Saifulhaq didampingi Kepala Seksi Pembinaan Narapidana/Anak Didik Lapas Lombok Barat, Tajudinur. 

Tentunya, hal ini sejalan dengan visi dan misi Kanwil Kemenkumham NTB dalam peningkatan kompetensi pegawai guna menunjang kinerja.

Dalam kesempatan terpisah, Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan sempat mengutarakan, dalam implementasi paradigma baru corporate university, SDM merupakan ujung tombak.

Hadirnya tim Direktorat Pidana Ditjen AHU yang memberikan pemahaman terkait pengelolaan data warga binaan di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTB merupakan wujud nyata dari corporate university Kemenkumham.

"Kanwil Kemenkumham NTB konsisten melaksanakan penguatan secara internal maupun kolaborasi secara eksternal guna peningkatan kompetensi pegawai, yang nantinya akan memberikan kinerja lebih berdampak bagi masyarakat," ungkap Parlindungan.