Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Calon Bupati (Cabup) Lombok Timur (Lotim) pada Pilkada 2024, HM Syamsul Luthfi menyoroti kebijakan Penjabat (Pj) Bupati Lotim soal penempatan alumni IPDN sebagai kepala pasar.

Menurutnya kebijakan yang diinisiasi Pj Bupati Juaini itu bagus namun kurang tepat. Meski demikian, dia menilai kinerja dari para alumni IPDN itu memimpin penarikan retribusi di pasar sudah berjalan baik.

Akan tetapi, penempatan alumni IPDN tidak seharusnya di pasar, mengingat para alumni tersebut merupakan calon pemimpin negara.

"Kalau alumni IPDN ini hanya untuk mengepalai sebuah pasar kan saya pikir masih banyak tugas-tugas lain yang sifatnya lebih teknis, yang bisa kita fungsikan mereka, karena ini kan calon pemimpin," ucap Luthfi ditemui saat menghadiri undangan Podcast di kantor TribunLombok.com, Jumat (6/9/2024) lalu.

Hingga lanjut dia, posisi tersebut perlu kehadiran pihak swasta. Mengingat posisi kepala pasar bisa diisi oleh orang lain dengan syarat mampu dan mumpuni.

"Yang penting mereka mampu bekerja, siapapun latar belakangnya baik dari swasta maupun ASN itu kan masalah teknis saja, yang penting adalah kapasitas dari orang tersebut," tegasnya.

Ihwal penempatan alumni IPDN sebagai kepala pasar dinilai Luthfi saat ini punya plus dan minusnya sendiri.

"Di mana pasar yang selama ini dikelola oleh swasta, karena memang pengelolaannya kurang baik kemudian diganti oleh ASN yang rata-rata backgroundnya dari STPDN dan hasilnya baik. Tapi ke depan kan kita bisa kolaborasikan nanti jika kami terpilih tentunya," terangnya.

Terlepas dari siapa pemimpin, Luthfi justru juga menyoroti soal infrastruktur yang dimiliki pasar yaang tersebar di 21 kecamatan di Lotim.

Oleh itu, jika terpilih nantinya Luthfi-Wahid berjanji akan membangun pasar modern di Lotim.

"Ke depan kami ingin ada pasar modern, artinya komersial center di wilayah Selong. Kami ingin Porda yang sekarang itu bisa kedepan menjadi komersial center, yang stadion sekarang kami akan pindah ke lokasi yang baru, di lahan yang tidak begitu produktif," ungkapnya.

Nantinya, Luthfi-Wahid akan menerapkan public private patnership atau kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha swasta.

"Jadi kita tidak pakai APBD membangunnya. Kan bisa 30 tahun di tahap pertama (kontraknya), dan bisa diperpanjang lagi. Jadi kita pakai dana dari pihak ketiga. Begitu juga untuk penerangan jalan umum, kami akan coba nanti dengan menggunakan pihak ketiga," demikian Luthfi.