Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PB NW) TGKH Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani menanggapi pengungsi Rohingya di Aceh.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya mementingkan persoalan yang dihadapi warga sendiri.

Daripada menampung secara besar-besaran pengungsi Rohingya.

"PR di negara kita banyak, begitu ada (Rohingya) dari luar masuk, terlebih yang masuk itu kan bukannya warga negara tetangga terdekat tapi dari jauh ya, jelas kultur kita beda, budaya kita beda, jangan sampai menjadi konflik di tengah masyarakat," ucap TGKH Atsani setelah dikonfirmasi, Minggu (10/12/2023).

Baca juga: Soal Pengungsi Rohingya, Sekjen Kemenag: Ditolak karena Kedaulatan yang Harus Dijaga

Dilihat dari dimensi ekonomi, Atsani menilai pengungsi Rohingya bisa menimbulkan masalah baru.

"Kalau saya sebagai warga negara memandang tidak bisa dulu saat ini kita terima, terlepas dari kemanusiaan HAM dan lain sebagainya ini agak berat lah kalau untuk Indonesia," sebutnya.

Kehadiran pengungsi secara masif menurutnya akan menimbulkan masalah baru di tengah perhelatan Pemilu 2024.

"Yang terpenting masyarakat yang ada sekarang di negara yang harus diurus. Namun ini beda dengan urusan Palestina disitu kita urus yang di luar ini kan beda," jelasnya.

Dia mendengar informasi pengungsi Rohingya mendapat bantuan per bulan dari pemerintah Indonesia.

Seharusnya, kata dia, warga Indonesia yang diberi bantuan daripada pengungsi Rohingya.

• Hari Ini, Dua Kapal Pengangkut Ratusan Pengungsi Rohingya Mendarat di Pidie dan Aceh Besar

Atsani tidak menanggapi soal peluang pengungsi Rohingya yang akan ditampung di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau.

"Kalau saya disini berbicara sebagai warga negara di sini," tutupnya.

Bantuan Rohingya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pemberian bantuan kepada pengungsi Rohingya yang mendarat di Provinsi Aceh.

Diketahui, ribuan pengungsi Rohingya telah mendarat di Provinsi Aceh sejak pertengahan November 2023 lalu.

Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya terbaru terjadi pada Sabtu (2/12/2023) dini hari di Kota Sabang, dengan jumlah 139 orang.

Kedatangan pengungsi Rohingya itu telah mendapat penolakan dari Pemerintah Kota Sabang dan masyarakat setempat.

Mereka meminta Badan PBB urusan Pengungsi (UNHCR) untuk segera merelokasi pengungsi Rohingya dari Kota Sabang.

Kendati demikian, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sebagai bentuk kemanusiaan.

Kepala Negara juga menyebut, pemberian bantuan kepada pengungsi Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

“Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/12/2023).

• Rohingya Diseludupkan Ke Pidie Harus Membayar, Begini Cerita Agen Kutip Ongkos Kapal 

Presiden ke-7 Indonesia ini menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang makin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh,”

“terdapat dugaan kuat, ada keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini,” jelas Presiden.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak.

“Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini,” tandasnya.

• VIDEO 16 Pengungsi Rohingya Rusak Gedung Penampungan dan Kabur di Lhokseumawe

Penampungan di Pulau Galang

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka peluang menjadikan Pulau Galang, Kota Batam, Riau sebagai lokasi penempatan pengungsi Rohingya dengan alasan kemanusiaan.

Ma'ruf Amin mengatakan, Pulau Galang sempat digunakan untuk menampung pengungsi Rohingya beberapa puluh tahun silam.

Wapres Maruf mengatakan, masalah Rohingya perlu diatasi bersama dengan alasan kemanusiaan.

Dengan catatan, pemerintah perlu tetap menyiapkan antisipasi menghindari kemungkinan beban di masa depan.

Ma'ruf menyebut Pulau Galang di Batam sempat digunakan untuk menampung pengungsi asal Vietnam beberapa puluh tahun silam.

"Penempatannya di mana? Dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam. Nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah [solutif]," kata Ma'ruf di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat yang disiarkan di kanal YouTube Wakil Presiden RI, dikutip dari serambinews.com.

Ma'ruf mengingatkan masalah pengungsi Rohingya sebagai masalah kemanusiaan yang mesti diatasi bersama.

"Mereka [pengungsi Rohingya], bagaimanapun ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan, harus kita tanggulangi," kata dia.

Ia mengungkapkan pengungsi Rohingya tidak mungkin ditolak.

Namun sebelum ditampung, tambahnya, pemerintah Indonesia tentu perlu menyiapkan berbagai antisipasi.

Baginya, ini penting agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari bagi Indonesia, baik dari sisi negara ataupun masyarakat.

"Selama ini, kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat, dan kemudian bagaimana supaya juga mengantisipasi jangan sampai nanti terus lari, semua larinya ke Indonesia, ke sini. Itu menjadi beban," jelasnya.

(*)