Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur H M Juaini Taofik menggenjot Universal Health Coverage (UHC).

Langkah pertama yang ditempuh adalah memasukkan masyarakat miskin ekstrem dalam jaminan sosial BPJS kesehatan.

"Seperti yang saya katakan sebelumnya ada di program yang kan menjadi prioritas kita selain program yang lain yakni meningkatkan capain UHC kita dar 92 dengan 95 persen," ucapnya, Selasa (3/10/2023).

Fasilitas kesehatan (Faskes) yang ditinggalkan kepemimpinan Sukiman-Rumaksi (Sukma) sudah meningkat.

Baca juga: Dua Program Prioritas Juaini Taofik di Lombok Timur, UHC dan Hadirkan Mall Pelayanan Publik

Untuk melengkapi itu maka, masyarakat miskin terutama yang kategori desil satu, dua dan masyarakat miskin ekstrem harus punya akses pelayanan kesehatan di Faskes tersebut.

Jumlah masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrim di Lombok Timur saat ini tercatat sebanyak 56 ribu jiwa.

Untuk itu, dia memastikan masyarakat miskin ekstrem tersebut sudah tercover BPJS kesehatan.

"Mekipun masyarakat miskin ini berpenghasilan Rp 50 ribu per hari, tetapi kalu mereka tidak tercover BPJS kesehatan maka pasti uang mereka akan habis. Maka saya tekankan pastikan mereka harus tercover BPJS kesehatan," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, H Suroto menyebut masyarakat miskin kategori desil satu, dua dan masyarakat miskin ekstrem sudah diusulkan mendapat BPJS Kesehatan.

Baca juga: Akselerasi Capaian UHC Minimal 98 Persen, BPJS Kesehatan Luncurkan Program Pesiar

Langkahnya dengan mengatasi kendala persyaratan pendaftaran seperti KTP belum online, KTP ganda, dan lainnya.

"Makanya sekarang kami bersama Dukcapil mendorong masyarakat yang belum punya KTP online. Kalau tidak online itu akan menyulitkan kita untuk membantu.

"Bahkan anak yang baru lahir kita minta juga untuk segera diurus karena kalu tidak diurus nanti dinonaktifkan," ujarnya.

Jumlah masyarakat miskin di Lotim yang mendapatkan PBI BPJS kesehatan sebanyak 70 ribu orang, baik yang bersumber dari APBN, APBD dan sharing anggaran dengan Pemprov NTB.

Dalam waktu dekat ini Dinsos Lotim akan menyisir masyarakat miskin yang belum tercover BPJS kesehatan.

Dia berharap agar masyarakat yang merasa sudah mampu untuk bisa mengundurkan diri dari peserta penerima PBI.

"Kami harap masyarakat yang merasa sudah mampu itu bisa mengundurkan diri dari PBI dan mengambil yang mandiri saja, supaya itu bisa kita alihkan juga ke yang miskin," demikian Suroto.

(*)