TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ketua DPD PDIP NTB Rachmat Hidayat mendatangi Kantor DPW Partai Gelora NTB, Sabtu (6/5/2023) siang di Mataram.

Rachmat Hidayat bersama rombongan diterima langsung Ketua DPW Partai Gelora NTB Lalu Pahrurrozi.

Kunjungan Rachmat Hidayat tersebut wujud silaturrahim sekaligus mengonfirmasi beredarnya isu aktual di NTB termasuk mengenai utang Pemprov NTB ke sejumlah kontraktor.

"Ini silaturahim, sekaligus juga saya menggali informasi kalau kegaduhan yang terjadi di NTB ini dipolitisir oleh partai merah dan biru. Setelah saya konfirmasi ke sini, ternyata benar. Tudingan tersebut beredar luas," kata Rachmat Hidayat usai pertemuan.

Anggota DPR RI itu menuturkan tudingan yang ada tersebut akan ia jadikan rujukan dalam menentukan arah dan sikap politiknya di NTB ke depan.

Baca juga: Pemprov NTB Menunggak Utang Proyek Rp 223 Miliar ke Kontraktor

Ia tak ingin terburu-buru bersikap. Ia akan meneropong seperti apa perkembangan dan dinamika politik NTB yang akan datang.

"Tapi saya tidak tanggapi itu (tudingan) terlalu jauh, kita lihat perkembangan. Itu saja yang mau saya sampaikan," pungkas Rachmat.

Senada dengan Rachmat, Pahrurrozi tak menampik adanya pembicaraan intens dirinya dengan Rachmat ihwah isu politik terkini di NTB.

Hal itu terutama usai gaduh yang ditimbulkan terkait dibukanya utang pemprov NTB kepada kontraktor.

"Alhamdulillah kami ini sangat berterima kasih kepada Om Rachmat yang telah datang memberikan masukan dan wejangan kepada kita sebagai politisi yang lebih muda," kata pria yang akrap disapa Oji itu.

Oji memaparkan, pelajaran pertama yang ia peroleh dari sosok Rachmat adalah bagaimana mengelola pikiran dan sikap di tengah riuh rendahnya suhu politik.

Cerita yang membuatnya banyak terkesan adalah bagaimana Rachmat merawat hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sejak puluhan tahun yang lalu.

"Yang kita tangkap dari Om Rachmat adalah kemampuan beliau menjaga hubungan dengan Ibu Mega. Kita dikasi resep rahasia yang bisa ditindaklanjuti dan menjadi pegangan kita sebagai politisi yang lebih muda," terang Oji.

Kata kunci yang ia serap dari Rachmat adalah politisi tidak boleh mudah baperan. Apalagi untuk sekelas pemimpin di daerah. Pemimpin, kata Oji mesti memiliki keluasan hati untuk menerima kritik.

"Yang mungkin juga perlu diteladani politisi di NTB supaya tidak baperan. Dengan memiliki resep rahasia dari Om Rachmat, saya sih berharap yang baperan ini belajar ke beliau. Supaya bisa lebih wise. Tidak tinggi hati, merendahkan orang lain," tukasnya.

Topik selanjutnya yang mereka bahas adalah perihal kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan yang baik khususnya dalam skala daerah NTB ke depan.

"Beliau banyak memberikan kisi-kisi tentang kepemimpinan yang ideal, yang semestinya dibawa bagi siapapun yang memimpin di NTB," paparnya.

Rachmat, kata Oji adalah senior sekaligus guru politik bagi semua politisi di NTB. Dengan sepak terjangnya selama ini, sejak zaman PDI di bawah tekanan orde baru, Rachmat mampu tetap eksis hingga hari ini.

Oji berujar, dalam beberapa momen pidato Ketua Umum PDIP Megawati sering menyebut khusus nama Rachmat bersamaan dengan dua nama lain Komaruddin dan mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo pejuang setia PDIP. Hal itu, kata Oji menandakan Ketua DPD PDIP itu merupakan salah satu kader senior kesayangan Megawati.

"Om Rachmat ini guru politik, yang dalam lakunya sebagai politisi kita banyak belajar. Kita bisa katakan Om Rachmat ini seperti pemegang kunci. Tapi beliau tadi masih agak bersabar menanggapi riak-riak yang ada. Dari sana kita belajar soal timing, soal momentum," ucap Oji.

Di akhir acara Ketua DPW Partai Gelora NTB memberikan cinderamata buku karangan Anis Matta berjudul Pesan Islam Menghadapi Krisis dan buku karangan Fahri Hamzah berjudul Negara , BUMN dan Kesejahraan Rakyat kepada Rachmat Hidayat sebagai bentuk ikatan persahabatan antara PDIP NTB dan Gelora NTB.

Baca juga: Kontraktor Tagih Pembayaran Utang ke Pemprov NTB Hingga Ancam Kemah di Kantor Gubernur

Pemprov NTB Nunggak Utang Ratusan Miliar

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Samsul Rizal mengungkap utang Pemprov ke kontraktor yang tersisa sebesar Rp 223 miliar.

Rizal menyebut pembayaran utang proyek ini ditarget lunas pada Juli 2023 mendatang.

Dia menyebut Pemprov NTB terus mencicil pembayaran utang proyek ini yang datanya diperbarui setiap hari.

"Hingga hari ini total sisanya Rp223 miliar kepada rekanan," jelasnya, Jumat (5/5/2023).

Rizal memaparkan, total utang awal Pemprov NTB kepada rekanan sebesar Rp343 miliar.

Hingga bulan Mei 2023, pihaknya telah membayar sekitar Rp119 miliar.

Angka utang terbesar yang masih tersisa ada di tiga OPD, yakni Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan Dinas Tanbun.

Menurut Samsul Rizal, utang yang ada tersebut, berasal dari Direktif Gubernur, Pokir 65 orang anggota DRPD NTB hingga kegiatan reguler.

Jika dipersentasekan, dari total utang yang ada, progress pembayaran hingga hari ini sebesar 34,88 persen.

Rizal menjelaskan utang tersebut tersebar di OPD antara lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata.

Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perindustrian.

Diakuinya, anggaran untuk membayar utang tersebut telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Rizal meminta para kontraktor untuk bersabar dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi memicu kegaduhan.

"Kepada saudara-saudara saya para kontraktor, saya harap bisa bersabar. Sembari memahami kondisi keuangan daerah yang ada. Kami akan selesaikan bertahap sesuai dengan timeline yang ada. Juli 2023 ini insyaAllah selesai," paparnya.

Para kontraktor mengungkap kronologi utang proyek yang belum dibayar Pemprov NTB.

Sejak tahun 2022 utang proyek Pemprov NTB belum dibayar lunas.

Perwakilan kontraktor asal Kota Mataram Ahyar mengungkap salah satu poin disepakati yakni aksi kemah di Kantor Gubernur NTB.

"Jika tuntutan kami tidak segera ditindaklanjuti, para kontraktor dan buruh bangunan akan berkemah di Kantor Gubernur NTB," ucap Ahyar, Jumat (5/5/2023).

Ahyar mengaku, aksi ini sebagai puncak penantian dari utang proyek senilai hampir Rp200 miliar yang hinggi kini belum lunas dibayar.

Pemprov NTB menurutnya terkesan memandang sebelah mata para kontraktor.

Kontraktor asal Lombok Timur Fathurrahman mengaku pihaknya akan terus menunjukkan sikap protes sebagai bentuk respons tegas.

Jika tuntutan tetap tak digubris, mereka akan menyegel kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB.

"Langkah berikutnya kami para kontraktor akan menyegel kantor BPKAD," ucap Fathurrahman.

Kontraktor asal Lombok Barat Ahmad Amrullah mengkritisi alibi yang selama ini sering disampaikan Pemprov NTB yakni pandemi Covid-19.

Menurutnya, alasan wabah Covid-19 dan bencana alam dinilainya sudah tidak berterima.

"Kalau alasannya Covid, kok event-event internaisonal di NTB seperti MXGP tetap jalan? Coba uang itu dipakai bayar utang," bebernya.

Dia menampik penjelasan Gubernur NTB yang menyebut ada muatan politis di balik protes para kontraktor.

"Ini murni jeritan kontraktor menuntut hak untuk dibayar. Jangan juga melempar bola panas ke OPD, karena kebijakan ada pada gubernur," ujar Amrullah.

Kontraktor asal Lombok Tengah yakni Willy menegaskan pihaknya bersepakat untuk tidak mengerjakan proyek tahun 2023 sebelum ada kejelasan pembayaran proyek 2022.

Jikapun nanti utang 2022 telah terbayar, pihaknya meminta kepastian pembayaran proyek yang dikerjakan tahun 2023. Jangan sampai menjadi utang lagi.

"Kami para kontraktor bersepakat tidak akan meengerjakan pekerjaan atau proyek tahun 2023 sebelum ada kejelasan dan kepastian pembayaran pekerjaan tahun 2022," ucapnya.

(*)