Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Kantor Imigrasi Bima, mengikuti rapat evaluasi Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar Kanwil Kemenkumham NTB di Kota Mataram.

Rapat evaluasi Aksi HAM tersebut juga dirangkaikan dengan persiapan pengumpulan data Kabupaten dan Kota Peduli HAM (KKP).

"Juga ada penandatanganan komitmen survey Indeks Persepsi Korupsi Dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) dan Integritas satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM se NTB," jelas Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bima, M Usman.

Ia menjelaskan, evaluasi bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara Kantor Wilayah dengan Pemerintah Daerah di NTB.

Seperti menyamakan persepsi, dalam meningkatkan kinerja organisasi dan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Baca juga: Kumham Bergerak Imigrasi Menyapa Hadir di Pantai Pengayoman Lombok Timur

"Jadi pemerintah itu wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia," kata Usman.

Sementara tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM lanjutnya, untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM.

Setelah evaluasi dan pengarahan, giat kemudian dilanjutkan dengan Penandatangan Komitmen Survei Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) dan Integritas satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Penandatanganan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Romi Yudianto.

Rapat evaluasi tersebut digelar di sebuah hotel, Senin (27/2/2023) pagi dan berlangsung hangat.

(*)