TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Pemerintah kembali membuka program Kartu Prakerja di tahun 2023 ini dengan pendaftaran akun melalui dashboard.prakerja.go.id.

Program Kartu Prakerja 2023 kini bisa diikuti penerima Bansos PKH, BPUM, dan BSU sebab skemanya sudah berubah menjadi peningkatan kompetensi angkatan kerja tak lagi semi bansos seperti tahun 2022 lalu.

Nilai bantuan Kartu Prakerja 2023 pun lebih besar yakni Rp4,2 juta dengan rincian biaya pelatihan Rp3,5 juta, biaya pengganti transportasi dan internet Rp600 ribu, dan insentif survei Rp100 ribu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan target capaian hingga 1 juta penerima.

"Pada tahap awal, anggaran akan dialokasikan sebesar Rp2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595 ribu orang," ucapnya (5/1/2023) seperti dikutip dari laman resmi ekon.go.id.

Baca juga: Jadwal Kartu Prakerja Januari 2023: Biaya Pelatihan dan Insentif Naik, Begini Cara Daftarnya

Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405 ribu orang, Pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,7 triliun.

Sejumlah penyesuaian turut mewarnai implementasi Program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut, salah satunya pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran.

Pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap diawali dengan 10 provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua.

Besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuaian yakni senilai Rp4,2 juta per individu, dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

"Selain itu, Pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam," urai Airlangga.

Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada triwulan I 2023 ini akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.

Yakni dengan merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.

Selanjutnya, penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya, seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan PKH diperbolehkan untuk menjadi peserta program Kartu Prakerja tahun 2023 karena tidak lagi bersifat bantuan sosial melainkan berfokus pada peningkatan kompetensi kerja.

Ke depannya, Pemerintah berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja dengan mengikuti sejumlah assesmen dan seleksi yag telah ditentukan.

“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat melalui skema kemitraan yang merupakan wujud Public Private Partnership (PPP) dalam bidang pengembangan SDM Indonesia,” tegas Airlangga.

(TribunLombok.com)