Baca tanpa iklan
TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dipanggil ke Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022) sore.
Orang nomor satu di Jawa Tengah itu diundang untuk dimintai klarifikasi ihwal pernyataannya yang menyatakan siap maju sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024 mendatang.
Tiba di kantor DPP PDIP, Ganjar yang juga kader PDIP ini menemui Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun. Usai pertemuan, tiga kader PDIP itu menggelar keterangan pers.
Baca juga: Kata PDIP Tentang Ganjar Siap Maju Capres, Bukan Pelanggaran dan Jangan Hanya Gimik
Saat konferensi pers, Komaruddin Watubun mengatakan, keputusan DPP PDIP menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Ganjar Pranowo atas pernyataannya siap maju Capres 2024.
"Menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader," kata Komaruddin Watubun.
Komaruddin mengatakan, pernyataan Ganjar yang siap maju Capres menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat. "Meskipun tidak melanggar tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir kepada publik," ujarnya.
Komaruddin menegaskan, penegakan sanksi terhadap kader PDIP tak pandang bulu, termasuk soal Dewan Kolonel yang mendukung Puan Maharani. "Supaya keadilan di partai ditegakkan, sama seperti jatuhkan sanksi pada teman-teman yang menamakan diri seperti Dewan Kolonel," ungkap dia.
Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan pesan Ketua Umum Megawati agar para anggota dan kader partai bersabar soal sosok Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 mendatang.
Hasto menjelaskan penunjukan sosok Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 pasti akan diumumkan pada momentum yang tepat dan setelah melewati berbagai pertimbangan mendalam.
"Ibu Megawati Soekarnoputri kemarin berpesan terkait capres cawapres seluruh anggota dan kader partai agar membangun kesabaran revolusioner agar bersabar pada waktunya, momentum yang tepat nanti pasti akan diumumkan melalui pertimbangan mendalam, dan itu pasti bagi kepentingan bangsa dan negara," kata dia.
Saat ini, kata Hasto, seluruh kader partai diminta memprioritaskan turun ke lapangan untuk melihat kondisi kehidupan masyarakat.
Mengingat perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19, diikuti dengan pertarungan geopolitik global yang menciptakan krisis pangan dan energi.
"Skala prioritas bagi seluruh kader partai saat ini adalah turun ke bawah, mengingat persoalan yang dihadapi rakyat Indonesia tidak ringan. Persoalan ekonomi belum sepenuhnya pulih akibat Covid-19, diikuti pertarungan geopolitik global menciptakan krisis pangan dan energi, dan kemudian ini jadi konsentrasi utama partai," ungkap Hasto.
Hasto mengatakan, PDIP dibangun dengan cita-cita besar plus dengan rekam jejak serah panjang.
"Sehingga partai tidak digerakkan ambisi orang per orang. Tapi partai mnenyatukan diri pada kepentingan kolektif untuk kepentingan rakyat, bangsa dan Negara Indonesia," ujar Hasto.
Ganjar yang berdiri di samping Hasto tampak sedikit menganggukkan kepalanya meskipun cuma sekali.
"Tadi Pak Ganjar sebagai kader partai telah terima sanksi disiplin dan semua kader partai menerima dan mengambil pelajaran ini semua," tegas Hasto.
Hasto juga menyinggung soal penegakan disiplin partai. "Tapi ada perspektif lain yaitu penegakkan disiplin partai, mengapa itu penting karena partai ini dibangun dengan cita-cita besar," kata Hasto.
Hasto menegaskan bahwa fungsi penegakan disiplin berlaku bagi seluruh anggota dan kader partai tanpa terkecuali. Dalam penegakan disiplin partai, PDIP mengacu pada asas equal treatment atau perlakuan yang sama rata.
"Fungsi penegakan disiplin dijalankan bagi seluruh anggota partai tanpa kecuali, semua ada equal treatment," terang dia.
"Terkait Capres dan Cawapres, itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri," jelas Hasto.
Dewan Kolonel
Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan bahwa selain memberikan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo, hal yang sama juga dilayangkan kepada para pencetus Dewan Kolonel.
"Kita jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel," kata Komarudin.
Komarudin pun merinci nama-nama pencetus Dewan Kolonel yang disebut-sebut bertugas untuk mendorong Puan Maharani sebagai Capres di Pilpres 2024.
"Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton Pasaribu, dan Pak Hendrawan Supratikno, dan beberapa yang ada nama tapi tidak terlibat langsung di media," ujar dia.
Nama-nama tersebut, dikatakan Komarudin, akan dipanggil dan dimintai klarifikasi. Namun, legislator Komisi II DPR RI itu menegaskan bahwa pencetus Dewan Kolonel mendapatkan sanksi terakhir.
"Kenapa mereka ini langsung dijatuhkan sanksi terakhir? Ya, sanksi keras dan terakhir karena mereka lakukan kegiatan di luar AD ART partai dan pernah sudah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan kedua, ketiga keras dan terakhir," tandasnya.
Tetap siap jadi Capres
Ganjar Pranowo mengungkapkan, dirinya tetap siap ketika diusung oleh PDIP untuk menjadi Capres di Pilpres 2024. Ganjar mengatakan jika memang Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusung dirinya menjadi Capres 2024, maka keputusan itu harus dijalankan oleh dirinya maupun kader lainnya.
"Saya orang diklat. Semua kader mesti siap, apapun. Tapi keputusan ada di Ketua Umum (PDIP) dan itu adalah keputusan kongres dan semua kader harus ikut," katanya seusai klarifikasi di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Ganjar mengatakan, dirinya selaku Gubernur Jawa Tengah akan berfokus untuk membereskan masalah-masalah di daerahnya seperti stunting dan bencana alam sesuai dengan perintah dari Megawati. Sehingga, menurutnya, saat dirinya menyatakan siap menjadi Capres dan mendapat peringatan dari PDIP maka hal tersebut merupakan bagian dari pendisiplinan kader.
"Kami mendapatkan peringatan dan saya sebagai kader harus terima (untuk diperingatkan, red)," jelasnya. (tribunnews)