Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi kepemudaan mengepung Kantor DPRD NTB di Mataram pada Senin (5/9/2022).
Sejumlah OKP yang ikut tergabung dalam aksi tersebut antara lain Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram (IMM), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dan lain-lain.
Massa aksi tiba di depan Kantor DPRD NTB sekira pukul 10.30 WITA.
Mereka kemudian melakukan orasi secara bergantian.
Baca juga: Gebrak Kantor DPRD Kabupaten Bima, EK-LMND Desak Presiden Jokowi Cabut Kenaikan Harga BBM
Mereka mengecam tindakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak pro-terhadap kepentingan rakyat.
"Kami dengan tegas menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah," kata Ketua IMM Muhammad.
Ratusan aparat kepolisian berjaga di sekitar Kantor DPRD NTB.
Hingga sekitar pukul 12.00 WITA, massa aksi masih mengepung kantor DPRD NTB.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Harga Pertalite diputuskan naik dari Rp7.650 jadi Rp10.000 per liter.
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini subsidi akan alami penyesuaian," kata Jokowi dalam Konferensi Pers Presiden Jokowi dan Menteri Terkait perihal Pengalihan Subsidi BBM ditayangkan akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).
"Pertalite dari Rp7.650 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 pe liter jadi Rp6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi naik dari Rp12.000 jadi Rp14.500 per liter. Ini berlaku 1 jam sejak diumumkan, pada pukul 14.30 WIB," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif saat mendampingi Jokowi.
Baca juga: Imbas Pengalihan Subsidi BBM: Warung Makan di Mataram Langsung Terdampak, Harga Beras Ikut Naik
Jokowi mengatakan, anggaran subsidi pemerintah sudah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Lebih dari 70 persen subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil pribadi.
"Mestinya uang pemerintah itu diberikan untuk subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Subsidi harus menguntungkan masyarakat kurang mampu," kata Jokowi.
Kabar kenaikan harga BBM ini sudah santer sejak beberapa pekan terakhir, hingga sempat memicu perdebatan dan panic buying di sejumlah lokasi.
(*)