Baca tanpa iklan
Pada kesempatan itu Rohmi juga menyinggung terkait dengan kondisi NTB yang masih belum pulih normal setelah menghadapi Pandemi Covid-19.
Sehingga hal itu kemudian mempengaruhi kondisi fiskal daerah.
"Belum hilang dari ingatan kita Pandemi Covid-19 yang menguras energi dan finansial kita, namun dengan kerja keras bersama, tantangan itu bisa kita hadapi walau semuanya belum selesai tuntas sepenuhnya," ucapnya.
Baru-baru ini kemudian terjadi krisis dunia yang mulai terjadi dan kemudian berdampak pada makin meningkatnya inflansi.
Kondisi tersebut tidak tertutup kemungkinan diprediksikan akan berimbas ke Indonesia, termasuk NTB.
"Karena itu kita harus terus-menerus melakukan upaya nyata untuk antisipasi terhadap pengaruh situasi pergolakan dunia itu, dengan memperkuat kemandirian ekonomi tentunya dengan penguatan UMKM lokal, dorong investasi dan pariwisata," serunya.
Dengan memperhatikan kondisi tersebut, rancangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 itu disusun sebagai bentuk ihtiar bersama dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah untuk digunakan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat NTB.
"Perubahan ini telah tertuang dalam struktur yang telah kita bahas dan sepakati bersama yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD kami sampaikan trimaksih yang tak terhingga," tutupnya.
Usai itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda kemudian menutup rapat paripurna DPRD NTB setelah dilakukan penandatanganan bersama dokumen KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 bersama Wakil Gubernur NTB.
(*)