Baca tanpa iklan
”Kemudian petunjuk pelaksanaan teknis (Juknis) tentang pemberkasan bagi PPPK itu yang belum terbit,” jelasnya.
Sehingga pemerintah pusat menunda pembukaan pendaftaran CPNS dan PPPK di seluruh Indonesia.
”Respons kita ya karena surat (BKN) meminta seperti itu kita tunggu saja, karena secara teknis kan Panselnas yang paling bertanggungjawab,” katanya.
Pemprov NTB sendiri tidak melakukan pengumuman penundaan CPNS dan PPPK karena menjadi kewenangan pusat.
Tahun ini, Pemprov NTB mendapatkan formasi CPNS dan PPPK sebanyak 4.865 formasi.
Terdiri dari pegawai berstatus CPNS 422 formasi dan pegawai dengan status PPPK 4.443 formasi.
Sebagian besar merupakan lowongan untuk tenaga guru dan kesehatan.
(*)