Wujudkan Satu Data, Pemkab Sumbawa Barat Integrasikan Data Seluruh Perangkat Daerah

Ringkasan Berita:

• Pemkab Sumbawa Barat mulai mengintegrasikan data sektoral seluruh OPD melalui Forum Satu Data Indonesia untuk mendukung pembangunan berbasis data.

• KSB meraih skor Indeks Satu Data Indonesia 2025 sebesar 81,9 poin dengan predikat Baik dan menargetkan peningkatan kualitas tata kelola data daerah. 

 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai mengintegrasikan data sektoral dari seluruh perangkat daerah secara menyeluruh. 

Langkah ini dilakukan melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Kabupaten guna mewujudkan kemandirian data daerah. 

Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029 serta program unggulan daerah diharapkan dapat berjalan dengan basis data yang akurat.

Bupati KSB Amar Nurmansyah menegaskan bahwa penyajian data dalam satu sistem tunggal merupakan instrumen utama untuk mengendalikan kebijakan pembangunan. 

Pemutakhiran data secara berkala menjadi kunci agar program pemerintah tepat sasaran.

"Kemandirian data ini menjadi perhatian bersama. Kita harus memastikan bagaimana mengendalikan dan menyediakan data yang tersaji dalam satu data tunggal, serta menjawab tugas pokok dan fungsi instansi dengan data yang sudah terhubung," katanya pada Kamis (4/6/2026).

Baca juga: Wujudkan Tata Kelola Berbasis Data, Pemprov NTB Integrasikan Portal Satu Data ke Kemendagri

Terpisah Ketua Forum SDI sekaligus Sekretaris Daerah KSB drh. Hairul memaparkan bahwa berdasarkan hasil penilaian final dari Bappenas, Indeks SDI Tahun 2025 untuk KSB meraih skor 81,9 poin dengan predikat Baik.

Hairul mengungkapkan untuk mempertahankan prestasi tersebut, ia menginstruksikan 40 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab KSB selaku wali data pendukung untuk segera menginventarisasi dan menyusun daftar data perangkat daerah. 

Selanjutnya, mereka diminta menetapkan Daftar Data Prioritas Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan (SK) Kepala OPD, yang nantinya akan divalidasi oleh Dinas Kominfo menjadi Daftar Data Prioritas Daerah melalui SK Kepala Daerah.

"Predikat ini harus kita tingkatkan melalui perbaikan di sembilan aspek penilaian, terutama pada aspek perencanaan yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, Sekretariat SDI bersama Dinas Kominfo diinstruksikan untuk segera merampungkan Dokumen Rencana Aksi SDI Tingkat KSB," jelasnya Hairul.

Hairul menambahkan, penyusunan Rencana Aksi SDI oleh Bappeda selaku Sekretariat SDI bersama Dinas Kominfo selaku walidata daerah dirancang agar data yang dikumpulkan setiap OPD berjalan linear dengan kebijakan Sekretariat SDI.

"Program unggulan daerah, yaitu Kartu Sumbawa Barat Maju dan Sumbawa Barat Maju Luar Biasa," tutupnya 

Pertemuan diakhiri dengan penegasan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola data pemerintah mutlak berbasis pada data yang berkualitas. Artinya, setiap data yang diproduksi harus akurat, lengkap, relevan, andal, tepat waktu, serta memenuhi seluruh prinsip satu data.

Forum ini turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum, Kepala BPS KSB, serta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah KSB.

(*)