Soal Bendera One Piece, Kesbangpoldagri KSB Minta Warga Tidak Ikut-ikutan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengingatkan warga setempat agar tidak ikut-ikutan dalam tren pengibaran bendera One Piece.

"Saya harapkan jangan lah ikut-ikutan hal seperti itu, cukup bendera Indonesia saja yang kita kibarkan," terangnya.

Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme masyarakat, pihaknya juga akan menyebarkan bendera Indonesia di setiap kecamatan.

"Semua kita bagikan nanti Minggu depan, agar pemerintah kecamatan untuk memasang di semua kantornya dan juga dikibarkan saat apel 17 Agustus," kata Kepala Kesbangpoldagri KSB Syaifullah saat ditemui pada Jumat (9/8/2025).

Bukan hanya kantor camat, namun Syaifullah juga menyarankan untuk mengibarkan bendera di semua sekolah yang ada di KSB, untuk meningkatkan rasa nasionalisme para siswa dan guru.

"Saat dini kita tanamkan kepada anak-anak kita kecintaan nya terhadap Indonesia ini," ucapnya 

Diketahui, menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada Agustus 2025, publik di tanah air dihebohkan oleh fenomena unik yakni maraknya pengibaran bendera bajak laut dari serial anime populer Jepang, One Piece.

Baca juga: Spoiler One Piece Chapter 1157: Kebenaran Nasib Rocks D. Xebec dan Pertarungan Rahasia di God Valley

Fenomena tersebut tak hanya ramai diperbincangkan di jagat maya, tetapi juga terlihat di dunia nyata. Di sejumlah daerah, l bendera berlogo tengkorak bertopi jerami itu berkibar di berbagai sudut wilayah.

Bendera bergambar tengkorak khas Topi Jerami itu terlihat berkibar di beragam lokasi, mulai dari halaman rumah warga, kendaraan truk pengangkut barang, hingga tiang bendera di pekarangan.

Di media sosial, banyak unggahan yang menampilkan fenomena ini disertai narasi simbolik. Sebagian warganet menafsirkan pengibaran bendera bajak laut sebagai bentuk perlawanan simbolis terhadap ketidakadilan atau ekspresi ketidakpuasan terhadap kondisi pemerintahan saat ini.

(*)