Alasan Kenapa Wisata Seaplane dan Glamping Gunung Rinjani Harus Ditolak

TRIBUNLOMBOK.COM - Gunung Rinjani tidak hanya bisa dinikmati alamnya untuk didaki.

Bagi, PT. Solusi Pariwisata Inovatif (SPI), gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia, ini juga menjadi objek yang bisa disinggahi dengan pesawat seaplane. 

Tidak hanya itu, wisatawan tertentu juga bisa kemah mewah dengan glamorous camping alias glamping. 

PT SPI merupakan perusahaan yang bergerak di bisnis penyediaan wisata udara ramah lingkungan. 

Perusahaan ini telah menggandeng perusahaan yang bermarkas di Hongkong untuk merintis penggunaan pesawat ramah lingkungan di Indonesia.

Wisata ke gunung dengan setinggi 3.726 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan gaya baru ini mendapat penolakan keras.

Berbagai masyarakat menyampaikan protesnya dengan bergabung dalam   Aliansi Rinjani Memanggil, Rinjani Bergerak, Koalisi Pecinta Alam, dan Masyarakat Sipil Peduli Rinjani.

Aksi pun digelar pada Rabu (9/7/2025) di Kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (BTNGR) di Kota Mataram. 

Baca juga: Ketua DPRD NTB Tolak Seaplane dan Glamping Gunung Rinjani

Sejumlah aliansi menyuarakan penolakannya atas proyek seaplane dan glamping apalagi lokasinya yang berada di kawasan inti, Danau Segara Anak. 

Koordinator Aksi Wahyu Habbibullah menyebutkan bahwa proyek SeaGlamping dan seaplane sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.

“Proyek ini tidak hanya merusak ekosistem yang sudah rapuh, tetapi juga mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah menjaga kawasan ini selama berabad-abad,” tegas Wahyu di hadapan massa aksi.

Ia menilai jika proyek tersebut tidak didasari kajian yang mendalam, akan sangat rentan merusak alam Rinjani.

“Pembangunan yang tidak berbasis pada kajian ilmiah dan partisipasi publik jelas akan memperburuk kondisi lingkungan di Gunung Rinjani,” tegasnya.

Direktur Eksekutif WALHI NTB, Amri Nuryadin, secara tegas mengkritisi pengelolaan TNGR oleh negara yang dinilai mengesampingkan aspek ekologi.

“Negara tidak memprioritaskan prinsip ekologi dalam pengelolaan kawasan ini. Ini adalah bukti bahwa pengelolaan TNGR gagal memperhatikan aspek lingkungan yang seharusnya dilindungi,” ujar Amri.