Kinerja OPD Pemkab Sumbawa Disorot Jelang Mutasi Perdana Jarot-Ansori

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA - Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori (Jarot-Ansori) dikabarkan akan melakukan mutasi pejabat.

Ketua Presidium Integritas Transparansi Kebijakan (ITK) Sumbawa Abdul Haji mulai menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum menunjukkan kinerja yang signifikan dalam mendukung visi misi pemerintahan Jarot-Ansori menuju Sumbawa yang unggul, maju dan sejahtera.

"Kami nilai belum mendukung visi misi pak Bupati dan Wakil Bupati," katanya pada Selasa (15/7/2025).

Abdul mengungkapkan dari hasil pengamatan yang dilakukan ITK Sumbawa sejauh ini hanya ada beberapa OPD yang menunjukkan kinerja yang cukup baik.

"Seperti Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), BPBD, Inspektorat, Disnakertrans, Bapenda dan Diskominfotik Sumbawa hanya itu yang terlihat," ujarnya.

Baca juga: Pemprov NTB Bentuk Pansel Kepala OPD Secara Bertahap, Mutasi Pejabat Maksimal Dalam 3 Gelombang

Ia menjelaskan, pergantian kepala OPD diharapkan mempertimbangkan kinerja.

"Kami sangat yakin pemerintahan Jarot-Ansori akan memilih dan menempatkan pejabat yang benar-benar bekerja dalam mensukseskan apa yang menjadi visi misi dan program yang telah ditetapkan," tegas Abdul.

Penempatan sejumlah pejabat yang tepat pada sejumlah SKPD itu penting dilakukan.

"Prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI tentu ini harus menjadi atensi bagi seluruh SKPD yang mengelola keuangan daerah yang lebih baik kedepannya," tuturnya.

Sejumlah program lainnya juga datang dari hasil komunikasi dan lobi Jarot-Ansori dan Pimpinan DPRD Sumbawa ke Pusat.

Seperti pembangunan sejumlah ruas jalan, Bendungan dan jaringan irigasi, kampung nelayan dan budidaya merah putih, Sekolah Rakyat (SR), Universitas Pertahanan (UNHAN) dan sejumlah program pembangunan dan pembenahan sarana prasarana dan fasilitas penunjang lainnya.

"Dari program - program itu lah, tentu memerlukan penanganan yang serius dari pejabat terkait dalam mensukseskan program besar," pungkasnya.

(*)