Tegas! Gubernur NTB Tak Mau Program 'Zero Cost' Penempatan Buruh Migran Sekedar Slogan

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, program zero cost (bebas biaya) dalam proses pengiriman buruh migran wajib diterapkan. 

Ia tidak mau program tersebut hanya sebatas slogan kosong. 

"Zero Cost ini bukan semata-mata kebijakan, tapi perintah undang-undang. Dan saya adalah wakil Panja Pemerintah waktu menyusun undang-undang itu. Saya tahu betul isinya, termasuk segala kompromi di dalamnya," tegas Lalu Iqbal, saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB masa bakti 2024–2029, di Aula APJATI NTB, Selasa (10/06/2025). 

Acara ini mengusung tema "Kita Sukseskan Program Zero Cost Proses dan Penempatan PMI".

Tema ini menegaskan komitmen bersama terhadap sistem migrasi tenaga kerja yang lebih profesional, transparan, dan berpihak pada pekerja.

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menekankan bahwa program zero cost adalah amanah undang-undang yang harus ditegakkan.

Gubernur juga menyampaikan harapannya agar para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari NTB lebih banyak mengisi sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan tinggi atau semi-skill, bukan hanya sektor informal atau tenaga kasar. 

Ia mengakui tantangan yang dihadapi tidak mudah.

"Semua pemerintah daerah ingin warganya kalau ke luar negeri itu masuk ke sektor-sektor yang skill, seperti di Korea, Jepang, dan sebagian di Malaysia," katanya.  

Tapi kenyataannya, banyak dari masyarakat kita yang hanya mampu masuk ke segmen low skill karena keterbatasan ekonomi, sosial, pengalaman, hingga pendidikan.

Meski demikian, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pemerintah tetap harus menjamin bahwa semua proses migrasi dilakukan dengan aman dan bermartabat. 

"Hal yang terpenting, kita pastikan proses migrasinya aman. Aman dalam prosesnya, aman selama mereka bekerja di luar negeri, dan aman saat mereka kembali. Dan ketika mereka pulang, mereka bawa remitansi yang bisa menopang kehidupan mereka pasca menjadi PMI,” ujarnya.

APJATI Pusat Apresiasi NTB dan Fokus pada Inovasi Global Worker System

Ketua Umum DPP APJATI, Said Saleh Alwaini, yang turut hadir dalam pelantikan, memberikan apresiasi atas keseriusan NTB dalam membangun sistem migrasi yang aman dan berkeadilan.

Ia menggarisbawahi peran penting APJATI tidak hanya dalam penempatan pekerja, tetapi juga dalam menjaga mereka dari awal hingga kembali ke tanah air.

"Saya titip betul kepada pengurus baru DPD APJATI NTB agar menjaga amanah ini. Jangan anggap ini sekadar struktur, tapi ini tanggung jawab sosial,” tegas Said.

Said Saleh Alwaini juga menyampaikan bahwa APJATI pusat kini fokus pada tiga hal utama: memperluas relasi ke luar negeri, membangun kemitraan dalam negeri, dan penguatan internal organisasi. 

Salah satu terobosan penting yang sedang diterapkan adalah Global Worker System (GWS), sebuah sistem untuk memastikan transparansi data PMI secara digital dan akuntabel.

Susunan Pengurus DPD APJATI NTB Masa Bakti 2025–2029

Berikut adalah jajaran pengurus DPD APJATI NTB periode 2025–2029 yang baru dilantik:

Ketua: H. Edy Sopyan, ST
Wakil Ketua: H. Johri
Sekretaris: Tamam
Wakil Sekretaris I: Akhmad Ridwan
Bendahara: Margasa Muda Siregar
Wakil Bendahara I: Ridwan Syamsun Sejerah

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum bagi APJATI NTB untuk semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan migrasi tenaga kerja yang aman, transparan, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan PMI dan keluarga mereka.