Mohan dan Dinda Bertemu Jelang Musda Golkar NTB, Konsolidasi Calon Ketua?

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Menjelang musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar Nusa Tenggara Barat (NTB), Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar NTB, H Mohan Roliskana bertemu Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri,  Selasa (20/5/2025).

Pertemuan keduanya berlangsung tertutup di ruang kerja wakil gubernur NTB.

Mohan Roliskana hadir bersama Sekertaris DPD Golkar NTB Firadz  Pariska dan anggota DPRD NTB Fraksi Partai Golkar, Hamdan Kasim, sekira pukul 10:00 WITA.

Setelah hampir 30 menit pertemuan, para petinggi Golkar itu keluar dari ruangan tersebut.

Dinda sapaan akrab wakil gubernur NTB, usai pertemuan menjelaskan, banyak hal yang menjadi pembahasan dalam pertemuan itu. Tapi dia membantah pertemuan itu kaitannya dengan Musda Golkar NTB nanti.

"Tidak (Masalah Musda), Musda itu punya Golkar nanti hadir semua," kata Dinda.

Baca juga: Kerap Dianggap Jadi Tempat Buangan, Jabatan Staff Ahli Gubernur NTB Bakal Dievaluasi

Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana juga mengatakan pertemuan tersebut untuk membahas sinergi Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Kota Mataram.

"Sudah dijawab sama buk wagub (Musda), kita akan laksanakan 24 (Mei) mengikuti mekanisme pusat," kata Mohan.

Pendaftaran Calon Ketua Golkar Belum Dibuka

Sekertaris DPD Golkar NTB Firadz Pariska mengatakan, proses penjaringan bakal calon Ketua DPD Partai Golkar NTB saat ini belum dibuka. 

Dia mengatakan, syarat untuk maju sebagai calon ketua minimal mendapatkan 30 persen suara dari pengurus DPD II Partai Golkar di NTB. 

"Karena proses penjaringan belum dibuka, nanti akan diumumkan oleh panitia SC," kata Firadz.

Firadz mengatakan, untuk permintaan Musda tidak berlangsung aklamasi, dia tidak bisa memastikan. Karena hal itu sepenuhnya hak masing-masing DPD II untuk mendukung calon ketua yang diinginkan.

"Bagaiamana ini memastikan harus memilih ini (calon tertentu), memilih itu (calon lain), tidak bisa, ini proses demokrasi," pungkasnya.

"Jadi sebenarnya kami no comment terhadap masalah yang berdasarkan asumsi atau berandai-andai (aklamasi), intinya kita ikuti saja mekanisme yang ada," katanya.