Alasan Sumbawa Ingin Pisah dari NTB 

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA - Warga di lima kabupaten/kota di Pulau Sumbawa menggelar aksi serentak menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) pada Kamis (15/5/2025).

Tidak hanya di Pulau Sumbawa, warga juga menggelar aksi serupa di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Terparah, warga di Pulau Sumbawa berusaha memblokade jalan menuju Pelabuhan Poto Tano, hingga menyebabkan kemacetan panjnag hingga dua kilo meter.

Lantas apa yang menjadi alasan warga Pulau Sumbawa menginginkan untuk segera pisah dari NTB?

Ketua  Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) Kota Bima  Casman Ilmanegra, menegaskan bahwa pembentukan PPS merupakan aspirasi bersama masyarakat Pulau Sumbawa, khususnya Kota Bima. 

Ia menyampaikan bahwa kehadiran provinsi baru diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan serta mempermudah akses layanan publik.

"Terbentuknya PPS ini, tentu kesejahteraan rakyat akan terbangun melalui sumber daya alam serta akses perekonomian cenderung lebih mandiri," kata Casman.

Ia juga menambahkan, KP4S berkomitmen menjadi corong aspirasi masyarakat Kota Bima untuk terus memperjuangkan terbentuknya provinsi baru di tingkat nasional.

"KP4S mewakili masyarakat Kota Bima khususnya, menaruh harapan dan impian terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa dengan sama-sama memperjuangkan dan meneruskan aspirasi masyarakat Kota Bima untuk segera menghadap Kemendagri," ujarnya.

Dua anggota DPRD Nusa Tenggara Barat dari daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat menyuarakan dukungan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Anggota DPRD NTB Iwan Panjidinata mengatakan pembentukan PPS untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

“Kondisi hari ini bahwa masyarakat Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dan Sumbawa Barat berharap pembentukan PPS itu menjadi keras untuk disuarakan dan kami anggota DPRD Dapil V mendukung terbentuk PPS," ujarnya, Senin (5/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa pembentukan DOB PPS ini bukan gerakan elit Pulau Sumbawa. 

Baca juga: Amankan Aksi PPS, Polda NTB Kerahkan 661 Personel BKO

Namun, hal ini merupakan keinginan seluruh masyarakat Pulau Sumbawa. 

Terutama di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.