Berita KSB

31 Anggota Satpol PP KSB Dimutasi, Salah Satunya Jadi Guru TK

Sebanyak 31 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dimutasi. Salah satu di antaranya dimutasi menjadi guru TK

Penulis: Rozi Anwar | Editor: Laelatunniam
TRIBUNLOMBOK.COM/ROZI ANWAR
TOLAK MUASI PEJABAT : Front Pemuda Taliwang (FPT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Graha Fitra KTC, menuntut pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai alasan mutasi anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kamis (24/4/2025). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT – Sebanyak 31 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dimutasi. Salah satu di antaranya dimutasi menjadi guru Taman Kanak-kanak (TK), yang kemudian menjadi sorotan publik.

Sekretaris Satpol PP KSB, Mulyono, menyampaikan bahwa mutasi ini merupakan keputusan Bupati dan Wakil Bupati KSB yang harus diterima dan dijalankan oleh seluruh anggota.

"Saya bilang sama anggota saya, ya harus dijalankan saja, kemanapun di taruh," kata Mulyono

Ia menegaskan bahwa mutasi ini murni merupakan upaya penyegaran organisasi, bukan bermuatan politik ataupun hal lainnya.

"Murni penyegaran menurut saya dan murni tidak ada relevansinya soal politik tersebut, banyak koq orang amanah yang dimutasi, saya kira orang-orang yang dimutasi tersebut salah momen, karena ini bukan momen politik," ungkapnya.

Namun, mutasi ini mendapat kritik dari Front Pemuda Taliwang (FPT). Salah satu anggotanya, Abu Bakar alias Beko, menilai kebijakan mutasi tersebut tidak adil dan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan serta kompetensi pegawai.

"Kami menduga mutasi ini dendam politik pasangan Amar Nurmansyah dan Hanipah," kata Abu Bakar yang akrab dipanggil Beko

Dari data yang dimiliki, ratusan pegawai dimutasi tersebut merupakan bukan pemilih pasangan Amar Nurmansyah dan Hanipah, melainkan memilih calon yang kalah.

"Ya kami memandang sperti itu, dan bayangkan ada pegawai yang dimutasi dari Kantor Pol PP menjadi guru TK, itu tidak wajar karena bukan ahlinya," jelasnya.

Ia menginginkan mutasi itu bukan dendam politik yang tidak perikemanusiaan, mutasi diharapkan meningkatkan pelayanan publik agar membaik.

"Hanya itu yang kami inginkan, mutasi itu harus logis," pungkasnya.

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved