Berita Nasional

Kemendiktisaintek Pastikan KIP Kuliah dan BPI Terus Berjalan, Tak Terpengaruh Efisiensi Anggaran

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memastikan anggaran untuk beasiswa tetap aman dan tidak terpengaruh efisiensi

Editor: Laelatunniam
Kompas.com
EFISIENSI ANGGARAN: Ilustrasi kartu KIP Kuliah. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memastikan anggaran untuk beasiswa tetap aman dan tidak terpengaruh efisiensi anggaran. 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memastikan anggaran untuk beasiswa tetap aman dan tidak terpengaruh efisiensi anggaran.

Sebelumnya, beredar isu bahwa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) akan dipangkas karena kebijakan efisiensi anggaran.

Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, memberikan penjelasan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (12/2/2025).

Satryo mengungkapkan bahwa pagu anggaran KIP Kuliah awalnya sebesar Rp14,698 triliun (Rp14.698.109.754), namun setelah efisiensi oleh Ditjen Anggaran, angkanya turun menjadi Rp1,310 triliun (Rp1.310.849.475).

Ia mengusulkan agar anggaran tersebut dikembalikan ke pagu semula karena program ini dianggap tidak perlu mengalami efisiensi.

"Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu Rp14,698 triliun. Karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi,” terang Satryo, Rabu.

Selain KIP Kuliah, beberapa program ini juga tidak kena efisiensi anggaran, di antaranya adalah BPI, serta berbagai beasiswa bagi dosen dan mahasiswa dalam maupun luar negeri.

Adapun alasan KIP Kuliah tidak terkena efisiensi anggaran adalah karena saat ini penerimanya ada sebanyak 663.821 dari 844.174 mahasiswa on going.

Apabila dilakukan efisiensi, tidak dapat dibayarkan pada 2025 ini.

Selain itu, bisa terjadi tidak adanya mahasiswa baru penerima KIP Kuliah tahun 2025 yang pada tanggal 4 Februari 2025 lalu telah dibuka pendaftarannya. 

Jika ada efisiensi, hal tersebut menunjukkan pemerintah gagal memutus rantai kemiskinan dengan ditiadakannya penerimaan KIP Kuliah. 

Putusnya studi dan tidak adanya penerima mahasiswa baru berpotensi membuat gagal adanya sarjana pertama dari keluarga miskin. 

Itu bisa juga menurunkan akses penduduk dari kelompok ekonomi rendah ke pendidikan tinggi.

Tidak terpenuhinya sasaran penerima KIP Kuliah berjalan (on going) berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat hingga isu nasional.

Jika mengacu pada besaran bantuan KIP Kuliah 2024, berikut besaran bantuan yang bakal diperoleh mahasiswa penerima KIP Kuliah. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved