79 Tahun Indonesia Merdeka, Jumlah Penduduk Miskin di NTB Masih 751.230 Jiwa

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam kurun waktu lima tahun terakhir hanya mengalami penurunan 0,71 persen.

Tercatat jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 14,56 persen turun menjadi 13,85 pada tahun 2023.

Dalam momentum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 79 Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin memaparkan sejumlah pencapaian, salah satu pencapaian penurunan jumlah penduduk miskin.

Tahun 2023 tercatat 751.230 penduduk NTB masuk kategori miskin, sementara angka kemiskinan ekstrem di NTB juga mengalami penurunan dari 3,29 persen di tahun 2022 menjadi 2,64 persen atau masih ada 143.040 jiwa.

Untuk menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi NTB menggelontorkan anggaran di tahun 2024 sebesar Rp 213,4 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Untuk kemiskinan ekstrem kita alokasikan Rp 62,92 miliar," jelas Hassanudin, (17/8/2024).

Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB H Ahsanul Khaliq mengatakan, momentum hari kemerdekaan menjadi semangat untuk terus menuntaskan permasalahan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Tahun ini Pemerintah NTB menargetkan penurunan angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem di NTB turun satu digit dari tahun 2023, ia belum memastikan jumlah penurunan hingga semester pertama tahun 2024 ini.

"Terkait dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sedang jalan on the track," kata mantan Kalak BPBD Provinsi NTB itu.

Baca juga: Warga Miskin Ekstrem di Lombok Timur Dipastikan Dapat Bansos Tahun 2024

Selain itu Dinas Sosial juga terus melakukan perbaikan data terhadap jumlah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran.

Ahsanul menerangkan, fenomena di tengah masyarakat ketika penyaluran bantun, banyak masyarakat yang berperilaku miskin. Sehingga ketika mereka tidak menerima bantuan, akan melayangkan protes kepada pemerintah.

"Perbaikan data kita lakukan, masyarakat yang tidak masuk kategori miskin itu kita keluarkan, tapi mereka protes ini yang disebut prilaku masyarakat miskin," katanya.

Sehingga Ahsanul berharap bantuan semua pihak, untuk melakukan pendekatan keluarkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak lagi memelihara perilaku masyarakat miskin.

(*)