Operasional SPAM Pantai Selatan Molor dari Target

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pembangunan infrastruktur Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Selatan saat ini telah rampung dikerjakaan.

Meski demikian, infrastruktur dari program Bank Dunia belum bisa dioperasikan untuk melayani kebutuhan air bersih warga di Lombok Timur bagian selatan.

Padahal, sebelumnya operasional ditarget bisa dimulai pada akhir Juni lalu.

Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lotim, Ahmad Dewanto Hadi mengatakan, alasan belum karena masih menunggu tambahan komponen.

Baca juga: SPAM Pantai Selatan Lombok Timur Tuntas Dibangun, Bisa Beroperasi Mulai Akhir Juni 2024

"Kita sekarang item untuk SPAM selatan itu masih menunggu satu komponen alat di instalasi penyulingan yang menurut informasi mungkin minggu-minggu ini akan datang untuk kita pasang," ucap Dewanto setelah dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024).

Sudah dilakukan uji teknis SPAM Pantai Selatan dari sumber mata air utama yakni di Tibu Krodet ke instalasi termasuk instalasi pengelolaan ke jaringan distribusi utama.

Jumlah serapan air juga sudah memadai yakni mencapai 78 liter per detik.

"Jadi lebih dari ekspektasi kita. Ekspektasi kita kan kemarin hanya 50 liter per detik," ungkapnya.

Melimpahnya jumlah serapan ini juga menjadi kabar baik skaligus menjawab keluhan masyarakat akan debit mata air yang tidak memadai.

Baca juga: Pj Bupati Lotim Tegaskan Program SPAM Pantai Selatan Tetap Berlanjut Lewat Dana Sharing DPRD

Kerja sama pembangunan SPAM Pantai Selatan akan berakhir dengan Bank Dunia pada September 2024.

Pemda Lotim juga sudah menyiapkan ancang-ancang agar proyek bisa tuntas 100 persen.

"Nanti sisanya (pembangunan SPAM) itu sesuai kesepakatan Pak Bupati dengan Pak Direktur Air Minum sisanya akan menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan yang 30 liter per detik," katanya.

"Mudah-mudahan sebelum Agustus kita sudah bisa serah terima Basto (Berita Acara Serah Terima Operasional) fisiknya dan rencananya ini kan nanti aset akan dikelola PDAM," lanjutnya.

Dinas PUPR punya kewajiban untuk memberikan pemantauan dan pendampingan selama kurun waktu satu tahun agar SPAM pantai selatan ini bisa digunakan secara tepat sasaran.

"Jadi selama satu tahun kami akan bersama-sama dengan PDAM mengelola jaringan distribusi ini sebelum nanti pada saatnya kami serahkan aset itu untuk dioperasionalkan oleh PDAM," tutupnya.

(*)