NTB

Jurnalis Senior AJI Harapkan Kader Parpol Tidak Bersikap Arogan pada Wartawan

Dok.AJI Indonesia
Ilustrasi intimidasi dan upaya membungkam kebebasan pers. 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Menangggapi insiden antara wartawan dengan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), jurnalis senior Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Fitri Rahcmawati mengharapkan semua pihak, khususnya kader parpol menggunakan bahasa sopan, tidak terkesan arogan pada jurnalis yang sedang bertugas.

"Oknum PSI itu mesti belajar berbahasa yang patut dan santun pada siapa saja, bukan hanya jurnalis. Berbahasa yang baik tentu tidak akan menimbulkan masalah, sayangnya yang bersangkutan terlalu berlebihan sampai mengancam akan melakukan kekerasan, kata-kata itu dia ucapkan beberapa kali, semacam sikap arogan yang tidak patut dilakukan," kata jurnalis Kompas TV ini.

Fitri Rachmawati menjelaskan duduk persoalannya, insiden tersebut bukan pengusiran.

Saat meliput kegiatan tersebut, para jurnalis memahami jika acara itu merupakan acara internal partai.

"Kami tahu itu acara tertutup, jika ketum mereka akan pidato, sebelumnya tidak ada larangan mengambil gambar, mereka juga melarang seluruh yang berada di ruangan (peserta) untuk kumpulkan HP dan melarang mendokumentasikan kegiatan tertutup itu," katanya. 

"Itu hak panitia sebagai penyelenggara karena acara internal partai," kata jurnalis perempuan anggota Majelis Etik AJI Mataram ini.

Baca juga: Arogan Usir Wartawan saat Liput Kaesang, Caleg PSI Lombok Barat Akhirnya Minta Maaf

Dia menjelaskan, posisi jurnalis hadir dalam kegiatan itu, pertama, memang ada undangan yang tersebar di grup WhatsApp.

Kedua, kedatangan Kaesang tentu menjadi penting karena selain ketua umum PSI, dia anak presiden dan adik dari seorang calon wakil presiden (Cawapres) yang sedang menarik perhatian publik.

"Naluri memburu statemen Kaesang akan dilakukan jurnalis, meski kadang-kadang kegiatan itu juga tidak punya nilai berita yang kuat, biasa saja," katanya.

Ketiga, dia menjelaskan, bahwa jurnalis dalam kegiatan itu tidak ada yang ngotot berada di ruangan acara atau memaksa masuk ke acara internal.

"Karena setelah Kaesang masuk ruangan dan akan memulai acaranya yang super rahasia itu, kita semua keluar kok," ujarnya.

Setelah itu jurnalis menunggu wawancara, siapa tahu ada jawaban Kaesang yang menarik, seperti soal ambang batas suara parlemen PSI yang belum mencapai 4 persen, soal yel yel dan baliho Solo Bukan Gibran, dan soal-soal lain yang menarik.

Kader PSI Minta Maaf

Caleg DPRD Kabupaten Lombok Barat Dedi Kariyawan saat meminta maaf atas tindakan arogannya ke beberapa wartawan saat meliput Kaesang. Jumat (29/12/2023).
Caleg DPRD Kabupaten Lombok Barat Dedi Kariyawan saat meminta maaf atas tindakan arogannya ke beberapa wartawan saat meliput Kaesang. Jumat (29/12/2023). (Kolase TribunLombok)

Terpisah, Dedi Kariyawan akhirnya meminta maaf atas tindakan arogansi terhadap awak media yang sedang meliput kegiatan Kopdarwil Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dedi yang dalam kegiatan tersebut ditunjuk sebagai ketua panitia, mengaku khilaf saat melontarkan kalimat yang tidak menyenangkan tersebut kepada para wartawan.

"Meminta maaf kepada media, itu murni keteledoran saya dan memastikan yang ada di dalam ruangan itu adalah teman-teman kader, teman-teman caleg dan simpatisan yang dibolehkan," kata Dedi, Jumat (29/12/2023).

Sebelumnya, PSI NTB menggelar kegiatan Kopdarwil bersama Ketua Umumnya Kaesang Pangarep di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (28/12/2023).

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara tertutup dan hanya boleh diikuti oleh kader dan simpatisan yang memiliki kartu tanda anggota (KTA). Sehingga bagi mereka yang tidak memiliki anggota diminta meninggalkan ruangan.

Dalam kesempatan tersebut wartawan tidak diperkenankan berada di dalam ruangan, sehingga Dedi yang juga Caleg DPRD Kabupaten Lombok Barat itu meminta wartawan meninggalkan ruangan.

Terdengar beberapa kali Dedi meminta wartawan untuk meninggalkan ruang kegiatan, hingga Dedi akhirnya melontarkan kalimat yang mengarah ke ancaman terhadap beberapa wartawan yang masih tersisa didalam.

"Yang jelas sudah ada SOP-nya, silahkan sebelum kami menggunakan kekerasan itu saja," kata Dedi melalui pengeras suara.

Atas kejadian tersebut beberapa organisasi kewartawanan menyangkan kalimat yang dikeluarkan oleh seorang Caleg tersebut. Salah satunya oleh ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB Riadis Sulhi dan Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) NTB Haris Mathul.

Kronologi kejadian

Kolase Ketua IJTI NTB Riadi Sulhi (kiri) dan oknum panitia saat meminta wartawan segera keluar dari ruang pertemuan saat Ketum PSI Kaesang Pengarep masuk, Kamis (28/12/2023).
Kolase Ketua IJTI NTB Riadi Sulhi (kiri) dan oknum panitia saat meminta wartawan segera keluar dari ruang pertemuan saat Ketum PSI Kaesang Pengarep masuk, Kamis (28/12/2023). (Dok.Istimewa)

Rahmatul Kautsar, jurnalis TvOne Mataram yang menjadi korban menceritakan kronologis kejadian tersebut.

Ia mengatakan, sebelumnya ia dan rekan-rekannya dari media lain, seperti Fitri Rahmawati dari Kompas TV, dan M Awaludin dari Berita Satu TV telah diberitahukan acara digelar tertutup.

Namun, mereka masih diperbolehkan mengambil gambar ketika Kaesang masuk ke dalam ruangan, kemudian diminta untuk keluar.

"Kami terima saja, karena memang sudah ada aturannya. Tapi menjelang Kaesang masuk ruangan, tiba-tiba ada salah satu panitia yang diduga merupakan salah satu caleg asal Lombok Barat, mengumumkan untuk kami awak media meninggalkan ruangan dengan cara yang kasar. Dia bilang kalau kami tidak keluar, dia akan pakai kekerasan. Itu terekam dalam video," ungkap Kautsar.

Menanggapi insiden tersebut, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) NTB Riadis Sulhi buka suara.

Ia menilai, cara-cara kolot seperti itu tidak seharusnya terjadi, apalagi di era keterbukaan seperti saat ini.

Riadis menegaskan, bahwa media memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kedatangan ketua PSI untuk disebar ke masyarakat.

Baca juga: Kaesang Targetkan PSI dan Prabowo-Gibran Menang di NTB: Saya Yakin Satu Putaran

"Seharusnya cara-cara kolot seperti itu tidak perlu terjadi, apalagi di era keterbukaan seperti saat ini. Media kan punya hak untuk mendapatkan informasi tentang kedatangan ketua PSI untuk disebar ke masyarakat," tegas Riadis.

Ia juga menambahkan, jika ada yang melarang, berarti dia tidak paham arti keterbukaan informasi.

Dan jika memang acaranya digelar tertutup, seharusnya panitia bisa menyampaikannya dengan baik, tanpa harus dengan bahasa feodal seperti itu.

"Jika ada yang melarang berarti dia tidak paham arti keterbukaan informasi. Kita menyayangkan caranya begitu, ini tidak boleh terulang, harus menjadi catatan di intern partai," tambah Riadi.

Riadis berharap, PSI sebagai sebuah partai baru harusnya bisa memberikan contoh baik dan santun dalam berinteraksi dengan media.

(*)