Anggota DPR RI Rachmat Hidayat Serahkan Bansos di Lombok Timur Senilai Rp318,2 Miliar

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Anggota Komisi VIII DPR RI dapil Lombok dari PDI Perjuangan Rachmat Hidayat menyerahkan beberapa paket bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari aspirasi di Kemensos RI, Selasa (21/11/2023).

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Sentra Paramita Mataram Kementerian Sosial, Raden Latifah Ningrum yang diterima Anggota Komisi VIII DPR RI, Rachmat Hidayat.

Selanjutnya diterus ke Pemkab Lotim yang diterima langsung Penjabat Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik.

Rachmat Hidayat menjelaskan bantuan ini berasal dari Kementerian Sosial RI kepada penerima manfaat, baik dari kalangan KPM PKH, penyandang disabilitas hingga anak yatim piatu dengan total nilai batuan sebesar, Rp. 318.201.616.035.

"Selaku anggota Komisi VIII mengawasi Kementerian Sosial. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi penerimanya dan berkah untuk kita semua," ungkap Ketua DPD PDIP NTB ini.

Baca juga: Anggota DPR RI Rachmat Hidayat Beri Hibah kewirausahaan untuk UMKM di Lombok Barat

Raden Latifah Ningrum menyebutkan, bantuan sosial untuk Lotim yang disalurkan triwulan terakhir tahun 2023 ini di antaranya, Bantuan PKH Rp 45.790.491.020 untuk 88,361 KPM.

Bantuan untuk Rumah Sejahtera Terpadu (RST), Rp960.000.000 untuk 48 KPM.

Bantuan YAPI, Rp1.875.400.00 untuk 3.204 untuk Kelompok Anak Penerima Manfaat (KPM).

Bantuan Permakanan Lansia, Rp492.196.000 untuk 535 KPM.

Bantuan ATENSI Rp101.128.015 untuk 35 KPM,.

Bantuan Permakanan Disabilitas Rp162.471.000.

Baca juga: Sekjen PDIP Hasto Dapuk Rachmat Hidayat Jadi Duta Kades di NTB untuk Kawal Undang-undang di Senayan

Bantuan Sembako Rp268.982.000 untuk 112.079 KPM dengan total bantuan sebesar, Rp318.201.616.035.

Penjabat Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik, mengaku bersyukur sebagian persoalan sosial dapat terpecahkan melalui Bansos ini.

Apalagi APBD Lotim tidak cukup untuk memenuhi segala keluhan masyarakat khususnya di sektor sosial.

"Pemerintah hadir untuk mengurus masyarakat miskin dan belum sejahtera. Untuk itu saya berpesan kepada pengurus SDM PKH agar meningkatkan kesabaran dalam mendata masyarakat yang betul-betul layak menerima bantuan sosial," katanya.

Juaini melaporkan upaya Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang mengatasi dan melakukan terobosan terkait permasalahan masyarakat yang jauh tidak punya BPJS, ada yang punya BPJS tapi tidak nyambung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Kita kemudian mikir dengan Bu Sekda Lotim mengatasi hal tersebut, kemudian kita panggil Dukcapil. Ada terobosan. Insha Allah tanggal 1 Januari 2024 sudah ada terobosan dan konsep blueprintnya," kata Juaini Taofik

Juaini mengungkap RS Dr Soedjono dan Rumah Sakit Patuh Karya akan ada unit Dukcapil dengan alat perekam KTP, bersama Dinas Sosial dan SDM PKH.

"Pasien yang datang tidak perlu ditanya ada BPJS atau tidak, ada KTP-nya tidak selama dia berdomisili di lombok timur," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Rachmat memberi bantuan kursi roda elektrik seharga 27,5 jutaan kepada Haji Damanhuri, 83 tahun yang pernah menjabat Wakil Ketua DPRD Lombok Timur era tahun 80-an.

"Saya membantu H Damanhuri ini supaya beliau bisa lancar jumatan ke masjid tanpa merepotkan orang lain," ucap Rachmat.

H Damanhuripun nampak berkaca-kaca dan bergembira seusai menerima sumbangan kursi roda elektrik dari Ketua DPD PDIP NTB , Rachmat Hidayat.

(*)