Realisasi Pendapatan dan Belanja di Wilayah Nusa Tenggara Mengalami Tren Positif

Sementara itu pungutan pajak internasional dari ekspor kembali pulih setelah pada bulan sebelumnya terjadi kontraksi.

|
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Dion DB Putra
TRIBUNLOMBOK.COM/ROBBY FIRMANSYAH
Kepala KPKNL Kurniawan Catur Adrianto (kiri), Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di NTB, Syamsiar (tengah) dan Kepala Bea Cukai Agustyan seusai memaparkan realisasi APBN hingga bulan September 2023, Senin (30/10/2023). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM- Realisasi pendapatan negara di wilayah Nusa Tenggara hingga September 2023 sebesar Rp 4,3 triliun atau naik sekitar 11,28 persen dari tahun lalu.

Kenaikan tersebut tidak lepas dari membaiknya perolehan perpajakan sebesar 7,98 persen, disusul membaiknya kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengalami kenaikan tahunan 34,77 persen.

Sementara itu pungutan pajak internasional dari ekspor kembali pulih setelah pada bulan sebelumnya terjadi kontraksi, bulan ini mengalami kenaikan 4, 01 persen.

"Hal tersebut merupakan imbas dari diberikan eksportasi hasil tambang mentah," kata Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Nusa Tenggara Barat (NTB), Syamsiar, Senin (30/10/2023).

Dikatakannya, realisasi belanja negara sampai September 2023 sebesar Rp 18,2 triliun atau sebesar 70,29 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 26 triliun.

Terjadi kenaikan belanja di dua komponen belanja negara yakni belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar 8,26 persen atau sekitar Rp 6,4 triliun dari realisasi bulan September tahun sebelumnya Rp 5,9 triliun.

Menurut Syamsiar, kenaikan yang kedua Transfer Ke Daerah (TKD) 2,73 persen atau sekitar Rp 11,8 triliun dari realisasi tahun lalu sebesar Rp 695 miliar.

Meskipun komponen TKD mengalami pertumbuhan namun hanya dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang tumbuh positif.

Diduga melambatnya penyaluran komponen TKD yang lain, disebabkan permasalahan non teknis seperti pergantian petugas pengelola di Pemerintah Daerah. "Atau persyaratan yang belum lengkap," kata Syamsiar.

Realisasi belanja pegawai hingga September sebesar Rp 2,2 triliun jumlah tersebut mengalami kenaikan yang tidak signifikan, penyebab kenaikan ini karena adanya penambahan pegawai karena mutasi.

Kemudian belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp 1,8 triliun dari pagu sebesar Rp 3,1 triliun realisasi belanja modal ini berkontribusi 30 persen dari BPP. (*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved