Ali BD Dukung Masa Jabatan Kades 9 Tahun Tapi Beri Wanti-wanti

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Mantan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dachlan (Ali BD) mendukung penambahan masa jabatan kepala desa (Kades) selama 9 tahun.

Menurit Ali BD, penambahan masa jabatan itu aspek penting untuk meningkatkan kinerja efektif bagi kepala desa yang berada di posisi tersebut.

Apalagi diberengi dengan isu penambahan dana desa, hal itu menjadi jalan untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi di tingkat desa.

"Sudah benar jika anggaran untuk desa perlu ditingkatkan, karena basis pembangunan yang signifikan berada di desa," kata Ali BD setelah dikonfirmasi TribunLombok.com, Senin (24/7/2023).

Baca juga: Jabatan Kades Diperpanjang 9 Tahun, Ali BD : Bukan Hal Baru di Indonesia

Dikatakannya, saat ini tidak perlu menghabiskan seluruh anggaran di tingkat pusat atau daerah.

Sebab desa sejatinya merupakan tulang punggung pembangunan yang harus lebih diperhatikan.

Namun dia menekankan, bagi pihak kades tentunya harus menghindari prilaku yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan Dana Desa (DD).

Pengelolaan DD kata dia, menjadi aspek penting dalam upaya mengurangi jumlah orang miskin di daerah, khususnya di Lombok Timur.

Seperti saat ini, melalui beragam program pemberantasan kemiskinan, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kendati begitu, tidak semua dana yang telah dialokasikan digunakan secara tepat sasaran, sehingga perlu diawasi dengan lebih ketat.

"Pemerintah pusat harus memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaan dana desa. Kedisiplinan dalam penerapan aturan harus dijunjung tinggi agar dana yang ada benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa," katanya.

Namun diingatkannya, tidak hanya desa yang mengalami masalah kemiskinan. Kota-kota di seluruh Indonesia juga menghadapi tantangan serupa.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk berpihak pada seluruh rakyat Indonesia dan menyusun anggaran dengan bijaksana, baik untuk desa maupun kelurahan di kota.

"Penting untuk tidak memandang sebelah mata kemiskinan ini, karena itu terjadi bahkan di kota-kota, bukan hanya di desa. Untuk itu, baik di desa maupun kota, berhak mendapatkan perhatian dari pemerintah," imbuhnya.

Kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan pembangunan di semua tingkatan akan menjadi kunci untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Meski terdapat perbedaan antara desa dan kelurahan, pemerintah harus berusaha memberikan dukungan yang setara dalam usaha mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Diceritakannya, saat ia menjabat bupati, kelurahan diberikan hak yang sama dengan desa.

Hal ini disadari karena di kelurahan juga memiliki persoalan yang sama dengan desa.

(*)