NTB

Tanggapi Maraknya Parkir Liar di Kota Bima, Dishub: Sedang Kami Tertibkan!

TRIBUNLOMBOK.COM/ATINA
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bima, Muhammad Farid. Momen Ramadan di Kota Bima kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk menjadi juru parkir dadakan. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Dinas Perhubungan Kota Bima tak menampik tumbuh suburnya juru parkir (jukir) liar saat ini.

Pihak dinas pun merespon biasa mengenai sentilan warga Kota Bima di media sosial tentang kinerja pemerintah dalam menertibkan parkir liar.

"Sentilan itu biasa. Di mana-mana pun di Indonesia, akan muncul yang begitu (Jukir liar) karena momen Ramadan," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima Muhammad Farid, Selasa (28/3/2023).

Menurutnya, momen Ramadan ini kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk menjadi juru parkir dadakan.

Berdasarkan pantauan Dishub, jukir liar yang paling banyak terlihat di Lapangan Serasuba Kota Bima.

Baca juga: Ketika Parkir Liar di Bima Semakin Meresahkan, Warga: Kami Butuh Wali Kota yang Paham UU LLAJ

Menanggapi keluhan warga dan hasil pantauan, saat ini Dishub Kota Bima sedang melakukan penertiban.

"Kita tetap kontrol kok, tetap kita tertibkan dan sekarang sedang dilakukan," tegas Farid.

Farid menjelaskan, saat ini pengelolaan parkir tidak lagi menggunakan pihak ketiga tapi dikelola sendiri Pemerintah Kota Bima.

Caranya, Dishub selalu leading sektor melakukan akad kontrak dengan per individu juru parkir.

Dalam kontrak tertuang ikatan kerja, termasuk besaran setoran parkir yang dilaporkan setiap hari.

Sehingga ia menegaskan, juru parkir yang berada di bawah naungan Dishub telah memiliki kontrak kerja yang resmi.

Diakuinya, ada beberapa kendala yang dihadapi Dishub untuk menertibkan jukir liar.

Satu di antaranya, keberadaan preman yang kerap bermunculan pada momen tertentu dan menguasai kawasan parkir.

Bahkan Farid mengungkap, baru-baru ini ada satu orang petugas Dishub Kota Bima yang dipukul preman karena menertibkan parkir liar.

"Itu satu di antara kendala kami. Kami akui berat sekali menerbitkan, tapi kami tetap berusaha," akunya.

Farid menambahkan, pasca pengelolaan parkir diambil alih Pemerintah Kota Bima, terdapat peningkatan realisasi PAD dari parkir.

Tahun 2021, realisasi parkir PAD hanya pada angka Rp200 juta saja, tapi pada tahun 2022 realisasi PAD naik menjadi Rp300 juta lebih.

Netizen Juluki Kota Seribu Parkir Liar

Keberadaan parkir liar di Kota Bima mencuat pada Ramadan 2023 ini.

Keluhan atas ketidaknyamanan warga dengan parkir liar ini menjadi isu tiap tahun yang tidak pernah ada jalan keluarnya.

Hingga netizen di Kota Bima menyematkan julukan baru bagi kota tepian air ini, yakni Kota Seribu Parkir Liar.

Julukan tersebut pertama kali dilontarkan sejarawan Fahru Rizki pada linimasa Facebook-nya.

"Memang Kota ini pantas dijuluki Kota seribu parkir liar," tulis dia.

Kisah Suami Istri Pemulung Jadi Juru Parkir Dadakan di Bulan Ramadan

Lokasi parkir pada Pasar Ramadan di Lapangan Serasuba, terlihat juru parkir baru saja usai mengambil biaya parkir dari seorang pengunjung pasar Ramadan, tanpa membantu ibu tersebut mengeluarkan sepeda motornya.
Lokasi parkir pada Pasar Ramadan di Lapangan Serasuba, terlihat juru parkir baru saja usai mengambil biaya parkir dari seorang pengunjung pasar Ramadan, tanpa membantu ibu tersebut mengeluarkan sepeda motornya. (TRIBUNLOMBOK.COM/ATINA)

Gayung bersambut, postingan ini pun disambar netizen lain pada kolom komentar yang mengutarakan kesepakatannya dengan kata-kata Fahru Rizki.

Semua tulisan di kolom komentar, mengungkap ketidaknyamanan pada sikap tukang-tukang parkir.

Hingga tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturan.

Bahkan pada akhir postingannya, Fahru Rizki mengaku membutuhkan kepala daerah yang mengerti UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Harapannya, bisa mengelola persoalan parkir yang terus dikeluhkan bertahun-tahun.

"2024 kita butuh Walikota yang paham UU LLAJ," tulisnya lagi.

Netizen lain yang juga menyoroti persoalan parkir liar ini, Julhaidin atau yang akrab disapa Rangga Babuju.

Pria ini mengatakan, satu dari sekian banyak indikator perkotaan adalah tingkat kenyamanan warganya.

Persoalan parkir kata dia, sudah membuat warga Kota Bima tidak nyaman akibat attitude tukang parkir yang dinilai tidak baik.

"Bukan soal uang yang asal dipungut saja, tapi attitude juru parkir itu loh. Tidak udah bandingkan dengan Mataram, yang tulang parkirnya selalu senyum dan sopan, di Sumbawa saja juru parkir hebat sekali, termasuk saat menarik biaya parkir meski tidak dikasi tetap tersenyum," tulisnya.

Ia juga menuliskan beberapa solusi yang bisa dilakukan pemerintah, agar pengelolaan parkir dan prakteknya bisa membuat warga Kota Bima nyaman.

Satu di antaranya membuat regulasi dan rutin mengecek keberadaan parkir liar yang meresahkan.

(*)