Akui Penyaluran BLT Dana Desa Kisruh, Bupati Bima Akan Terbitkan Perbup

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina

TRIBUNLOMBOK.COM, BIMA - Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri akan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang khusus mengatur penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

"Untuk mengatasi kisruh penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), akan diterbitkan Perbup," kata bupati saat rapat bersama camat, Rabu (8/2/2203).

Perbup tersebut, kata bupati, akan mengatur tata cara penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT yang bersumber dari dana desa.

Ia menjelaskan, penetapan ini nantinya merujuk pada kumpulan informasi dan data keluarga, serta individu anggota keluarga hasil pemuktahiran Basis Data keluarga Indonesia atau data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Selain soal BLT Dana Desa, dalam rakor yang digelar di Pendopo Bima tersebut, bupati juga meminta kepada camat untuk mencermati hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB.

Baca juga: Hasil Audit BLT Desa di Bima, BPK Perwakilan NTB Beri 3 Catatan 

"Lakukan evaluasi dan pengawasan yang lebih intensif berkaitan penyaluran dana desa di masing-masing kecamatan," tegasnya.

Bupati juga meminta kepada pada camat, lebih proaktif hadir di tengah masyarakat ketika terjadi masalah.

"Camat merupakan perpanjangan tangan Bupati dan Wakil Bupati. Sukses yang diraih Bupati dan Wabup tidak lepas dari dukungan para camat," kata bupati.

Agar tata pemerintahan di desa dapat berjalan lebih optimal, bupati juga meminta kepada para camat untuk memantau fungsi dan pelaksanaan tugas para pendamping desa.

Juga mendorong bagaimana regulasi diterapkan dengan baik di tingkat desa.

Pada bagian akhir arahannya, bupati instruksikan kepada para camat untuk mengawasi program pembangunan yang masuk ke masing-masing kecamatan dan memastikan program tersebut berjalan dengan baik.

(*)