Berita Lombok Timur
Pokir Dewan Dianggap Transaksi Politik, Wakil Ketua DPRD Lombok Timur Daeng Paelori: Murni Aspirasi
Pokir dewan di Lombok Timur dilaksanakan melalui OPD dengan agenda per triwulan tahun berjalan
Penulis: Ahmad Wawan Sugandika | Editor: Wahyu Widiyantoro
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Pokok-pokok Pikiran (Pokir) kerap dianggap sebagai transaksi politik para angota dewan.
Selain membuat alot penyusunan APBD, dampaknya pun dipertanyakan masyarakat.
Namun, Wakil Ketua DPRD Lombok Timur Daeng Paelori menyebut pandangan itu keliru.
Baca juga: DPRD Lombok Timur Sentil Proyek KIHT Pasar Paok Motong, dari Fungsi hingga Pemilihan Lokasi
Walaupun dia mengakui adanya keterlambatan dalam hal penyusunan proposal proyek Pokir.
Daeng menyebut, Pokir oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diagendakan pengerjaannya bertahap di triwulan I, II, III, hingga triwulan IV.
" pengerjaannya ada siklusnya. Yang belum dikerjakan barangkali memang OPD itu memasukkan pengerjaannya di triwulan ke IV. Dan triwulan IV itu dimulai bulan ini," Ucap Daeng Paelori saat dikonfirmasi TribunLombok.com, Selasa (4/10/2022).
Dia menjelaskan, Pokir dewan sendiri berasal dari hasil reses dan serapan anggota dewan yang turun ke masyarakat.
Baca juga: Daeng Paelori Mantapkan Diri Ikut Serta Jadi Bakal Calon Bupati Lombok Timur di Pemilu 2024
Apabila kegiatan yang diusulkan dari masyarakat tidak masuk dalam program Pemda maka dewan mengakomodirnya dalam Pokir.
"Jenisnya pun bermacam, dari pengadaan pokir fisik berupa barang, hingga hibah dan juga Bansos," urainya.
Sejauh ini, Pokir DPRD Lombok Timur sendiri telah di tangani Dinas Perindustrian Lombok Timur dengan sejumlah pengelompokan.
"Memang pokir ini banyak jenisnya, semisal mesin jahit itu akan digabungkan siapa saja yang mengadakan mesin jahit. Kalau spek dan barangnya sama, dan harganya lebih dari aturan aturan yang d tentukan oleh peraturan undang-undang yakni lebih Rp 200 juta itu baru di tender," jelasnya.
Namun berbeda dengan spek barang yang diusulkan apabila jumlahnya tidak melampaui batas tender maka prosesnya akan langsung diserahkan ke pihak ketiga sebagai pelaksana.
Dinas Perindustrian Lombok Timur kini menggarap Pokir dewan yang sebagian besarnya hibah bantuan sosial (Bansos).
Daeng punya pandangan sendiri soal Pokir ini yang menurutnya sebagai jalan keluar bagi masyarakat bangkit dari dampak pandemi Covid-19.
